Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Dengan hadirnya dana kompensasi yang disiapkan pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) optimistis angka kemiskinan tidak akan melonjak tahun ini.
Pemerintah memang menyiapkan paket dana kompensasi kenaikan BBM, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras miskin, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Seperti diketahui, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) memangkas anggaran untuk program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dalam rapat kerja yang dilakukan antara Pemerintah dengan Banggar, disepakati pemberian bantuan BLSM yang direncanakan diberikan selama lima bulan kepada masyarakat, dipangkas menjadi hanya empat bulan. Oleh sebab itu, nilai anggaran yang tadinya dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 sebesar Rp 11,6 triliun berubah menjadi hanya Rp 9,3 triliun.
BLSM yang diberikan pemerintah kepada 15,5 juta Rumah tangga Sasaran (RTS) tetap sebesar Rp 150.000.
Program utama kita adalah perlindungan. Dengan program ini maka kita bisa menjaga pada posisi target (kemiskinan) yang sama] kata Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (18/6).
Oleh karena itu, melalui paket dana kompensasi yang disediakan Lukita optimistis bahwa target kemiskinan yang diprediksi tahun ini berada di kisaran 9,5%-10,5% tidak akan melonjak naik. Pertumbuhan ekonomi yang ditaksir mencapai 6,3% pun dapat terealisasi.
Paket kompensasi yang diberikan dibagi berdasarkan kategorisasi. Misalnya beras miskin dan BLSM yang harus diberikan segera bagi masyarakat yang rentan terkena gejolak setelah BBM dinaikkan.
Sementara itu, bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pembangunan Umum (PU) akan membangun infrastruktur pedesaan dengan dana Rp 6 triliun. Infrastruktur tersebut, terang Lukita, akan dibangun sesuai dengan kebutuhan pedesaan setempat, seperti air bersih, jalan, sanitasi, dan jembatan. Dalam hal ini, Bappenas akan mendorong pembangunan infrastruktur ini dilakukan pada desa-desa yang masuk dalam kawasan tertinggal.
“Dengan jumlah demikian (Rp 6 triliun), mungkin bisa mengcover 10-15 ribu desa,” papar Lukita.
Yang terpenting lagi adalah, lanjut Lukita, pemerintah harus bisa melaksanakan dan menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2013 yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang pada Senin kemarin (17/6). Sebab, dengan adanya pelaksanaan yang baik akan menimbulkan rasa
aman bagi pasar dan investor untuk melakukan proses investasi yang mereka inginkan.
Tapi Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, kebanyakan masyarakat Indonesia hidup di garis kemiskinan. Masyarakat ini rentan akan adanya perubahan harga. Apabila program seperti BLSM yang diberikan dalam kurun waktu 4 bulan, maka di bulan selanjutnya masyarakat tersebut akan kembali miskin. Terlebih, tipikal masyarakat bawah apabila mempunyai uang lebih mereka akan langsung membelanjakan uang tersebut untuk membeli sesuatu atau membayar cicilan kredit.
Program-program pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan bersifat jangka panjang seperti pelatihan ketenagakerjaan dan pembangunan infrastruktur menjadi pilihan kompensasi yang seharusnya dipilih pemerintah.
“Apabila pemerintah targetkan kemiskinan 9,5%-10,5% maka perlu usaha keras untuk mencapai hal tersebut,” tandasnya.
David sendiri menilai pertumbuhan ekonomi 6,3% yang disepakati pemerintah sangat sulit tercapai. Bahkan, dirinya memprediksi inflasi akibat kenaikan BBM bisa mencapai level 8%-8,5% hingga akhir tahun.
“Dengan BBM dinaikkan, saya pikir inflasi akan mencapai 8,2% dan bukan 7,2%,” pungkas A. Prasetyantoko, Ekonom Universitas Atmajaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
