kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Penjualan Tiket, Ini Kata Ekonom


Rabu, 11 Oktober 2023 / 17:06 WIB
Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Penjualan Tiket, Ini Kata Ekonom
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi, dari kiri, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Seskab Pramono Anung, dan Menteri BUMN Erick Thohir, memberikan keterangan usai peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memfinalisasi utang kereta cepat Jakarta Bandung dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar US$ 550 juta atau setara Rp 8,3 triliun pekan depan. 

Utang tersebut tidak akan dilunasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan dari kas Kereta Api Indonesia (KAI) dan hasil penjualan tiket kereta cepat.  

Merespons hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai hasil penjualan tiket Kereta Cepat atau yang kini dinamakan Whoos itu tidak akan sanggup membayar utang beserta bunganya kepada China. 

Baca Juga: Saham-Saham Ini Banyak Dijual Asing di Tengah Kenaikan IHSG, Kamis (12/10)

Terlebih, bunga utang dari Whoos ini diprediksi akan lebih besar dari pada perhitungan awalnya yang hanya 2%. 

"Pendapatan dari sisi penjualan tiket tidak akan sanggup menutup beban utang dan bunga kereta cepat," kata Bhima pada Kontan.co.id, Rabu (11/10). 

Menurut Bima, KAI tetap memerlukan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau mendapatkan pinjaman lain dari luar. 

Namun demikian, menurutnya untuk KAI mendapatkan pinjaman dari luar saat ini tidaklah mudah. Sebab kreditur juga membutuhkan jaminan dari negara. "Maka ada risiko hal ini harus ditanggung lagi oleh APBN," jelas Bhima. 

Sementara itu, jika APBN menanggung ini akan berdampak pada pilihan sulit.

Pertama, menyelamatkan keuangan KAI sehingga kereta cepat dan kereta reguler tetap bisa beroperasi normal.

Kedua, pemerintah harus merelakan beberapa proyek yang ditanggung APBN untuk ditunda. 

Baca Juga: IHSG Naik 5 Hari Berturut-turut, Cek Saham yang Banyak Dikoleksi Asing, Kamis (12/10)


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×