Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui telah melakukan pembelian lima sedan Toyota Camry untuk operasional dinas lima pimpinan. Namun, menyoal alokasinya, media diminta mengonfirmasi kepada Sekjen Bawaslu.
"Bawaslu betul sudah membeli lima mobil Toyota Camry. Persisnya silakan dikonfirmasi kepada Sekjen Bawaslu saja. Karena fokus saya kan hanya pada kinerja saja," ujar anggota Bawaslu, Daniel Zuchron kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Sebelumnya, Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin menyatakan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas. Di tengah polemik daftar pemilih tetap pemilu, Bawaslu justru menghambur-hamburkan uang.
"Memalukan, di saat rakyat tengah gundah lantaran Pemilu terus bermasalah, Bawaslu malah membeli mobil mewah. Baru seumur jagung menjadi pejabat, mereka sudah berani menghamburkan uang rakyat miliaran rupiah agar terlihat gagah," kata Said kemarin.
Ia menduga, jangan-jangan benar kata orang bahwa motif mereka menjadi anggota Bawaslu sesungguhnya bukanlah untuk memperbaiki Pemilu. Visi dan misi untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas sehingga hanya omong kosong belaka.
Said mempertanyakan apa hebatnya Bawaslu hingga mereka merasa pantas untuk membeli mobil mahal nan berkelas? Padahal mobil dinas yang lama masih baik kondisinya karena disediakan anggaran perawatan.
"Saya masih ingat betul mobil dinas yang mereka gunakan sebelumnya adalah mobil warisan anggota Bawaslu periode pertama. Usia kendaraan itu baru sekitar 5 tahunan. Masih bisa diandalkan untuk mendukung mobilitas kerja anggota Bawaslu. Jadi ini betul-betul pemborosan yang nyata," cetusnya.
Lebih lanjut Said menjelaskan, lima anggota Bawaslu tersebut baru 1,5 tahun menjabat. Kinerjanya pun dinilai berantakan. Publik jengkel dengan mereka. Saking jengkelnya bahkan banyak yang menyuarakan agar lembaga itu dibubarkan saja.
Said menilai, peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu mandul, fungsi penindakannya tumpul, menyelesaikan sengketa Pemilu amburadul. Menurutnya, setelah masuk zona nyaman (comfort zone), sepertinya anggota Bawaslu mulai kehilangan kendali.
"Mereka seperti dirasuki sindrom pejabat pengejar kemewahan. Alih-alih memikirkan cara memperbaiki kinerja lembaganya yang sering mendapat kecaman publik, mereka justru lebih mementingkan cara memuaskan gaya hidup mewah," tuturnya. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
