kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bawaslu diminta lakukan kajian iklan kampanye


Senin, 18 November 2013 / 15:06 WIB
Bawaslu diminta lakukan kajian iklan kampanye
ILUSTRASI. Pekerja membersihkan dinding dekat layar pergerakan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (28/4/2022). analis memberikan rekomendasi saham dan proyeksi IHSG untuk hari ini Rabu (5/7). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta segera melakukan kajian atas iklan kampanye bakal calon presiden (capres). Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi tindakan pencegahan atas upaya curi start kampanye oleh bakal capres.

"Setidaknya ada usaha pencegahan. Satu atau unsur saja memenuhi unsur kampanye, bisa dilakukan kajian oleh Bawaslu. Kajian itu kemudian disampaikan (ke Komisi Pemilihan Umum)," ujar Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidfz usai diskusi Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pasyarakat dalam Pemantauan Pemilu di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilu, suatu sosialisasi baru dapat dikategorikan sebagai kampanye jika di dalamnya sekaligus menyampaikan visi, misi dan program calon dan ajakan untuk memilihnya. Menurutnya, iklan beberapa tokoh sudah termasuk kampanye, meski secara legal belum.

"Kalau sudah menyebutkan Gita Wirjawan 2014, tujuannya jelas untuk menyosialisasikan dirinya. Bawaslu harus mengambil peran di sini," katanya.

Dikatakannya, secara hukum, memang sulit untuk menindak para pencuri start kampanye itu. Masykurudin menuturkan, hukuman yang paling efektif bagi mereka adalah hukuman sosial oleh publik.

"Sekarang mungkin mereka beriklan banyak sekali. Tapi kalau publik sudah menghukum, belum tentu elektabilitasnta meningkat nanti," lanjutnya.

Beberapa tokoh partai sudah mulai mendaulatkan dirinya sebagai capres 2014 dan beriklan di media massa. Sebut saja Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dan pasangannya Hary Tanoesoedibyo, dan beberapa peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Gita Wirjawan dan Pramono Edhie Wibowo.

KPU menyatakan tidak dapat menertibkan iklan-iklan tersebut karena belum masuk pada tahapan pemilu presiden. Selain itu, yang bersangkutan juga belum ditetapkan sebagai capres yang akan bertarung pada pemilu. (Deytri Robekka Aritonang/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×