/2026/02/23/1453865175.jpg "Baru 6 Bulan Menjabat, Begini Catatan Ekonomi Terhadap Kinerja Menkeu Purbaya")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
Bhima juga menyoroti aspek transparansi anggaran. Keterlambatan publikasi dokumen APBN 2026 dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi dan keterbukaan data fiskal, yang menjadi salah satu perhatian utama lembaga pemeringkat global.
Selain itu, ia menilai prioritas belanja negara belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Program MBG yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan.
Di tingkat daerah, Bhima juga menyoroti kebijakan pengalihan sekitar 58% dana desa ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai berpotensi mengganggu prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Ekonom Nilai Langkah Agresif Menkeu Purbaya Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 5%
Ia juga menyinggung persoalan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN yang belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan.
Kondisi ini berpotensi menekan arus kas perusahaan, terutama ketika harga minyak dunia berfluktuasi tajam.
Di luar aspek kebijakan, Bhima menilai komunikasi pemerintah kepada publik dan pasar juga perlu diperbaiki. Ia menilai sejumlah pernyataan kebijakan yang terlalu optimistis justru berpotensi menurunkan kepercayaan pasar.
“Purbaya terlalu over promised dan bluffing sehingga menurunkan kepercayaan pasar dan publik,” ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Klaim Rajin Berkunjung ke Bank Indonesia. Apa yang Dibahas?
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kritik para ekonom ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya soal angka dan program, tetapi juga menyangkut kredibilitas kebijakan serta kepercayaan pasar terhadap arah ekonomi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
