Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
Sekretaris Utama BKPM Andi Maulana juga menambahkan, dalam Rakornas ini, BKPM ingin mensinergikan implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang mewajibkan seluruh Menteri/Kepala Lembaga untuk mendelegasikan layanan perizinan berusaha dan fasilitas investasi ke BKPM. Termasuk tentang MoU yang akan ditandatangani.
“Pentingnya MoU ini sebagai bagian dari senjata BKPM untuk menyelesaikan masalah investasi di daerah. Sehingga memberikan kemudahan, kepastian dan keamanan bagi investor,” kata Andi.
Baca Juga: Buruh tolak Omnibus Law Cipta Kerja, BKPM: Investasi dan pekerja saling membutuhkan
Tahun ini, BKPM menargetkan realiasasi investasi PMDN dan PMA sebesar Rp 886,3 triliun, naik 9,6% dari tahun sebelumnya.
Dimana selama periode 2020-2024 ditargetkan pertumbuhan investasi rata-rata 11,7%. Salah satu upaya untuk mencapai target investasi yang begitu tinggi adalah dengan menyelesaikan masalah 21 proyek mangkrak senilai Rp 708 triliun.
Selama 100 hari masa kepemimpinan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rp 180 triliun masalah investasi mangkrak telah berhasil difasilitasi penyelesaian permasalahannya.
Sebagian besar permasalahan realisasi investasi terjadi di daerah, oleh karena itu penyelenggaraan Rakornas ini sangat penting agar pusat dan daerah dapat berkomitmen dan bersinergi untuk merealisasikan seluruh potensi investasi.
Bahlil bilang dengan mengalirnya investasi ke daerah diharapkan memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
