/2021/07/27/945357477.jpg "Bansos Beras Diusulkan untuk Diperpanjang Sampai Februari 2024")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bantuan Sosial (Bansos) beras untuk 21,353 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diusulkan untuk diperpanjang sampai Februari tahun depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dalam kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta Timur, Rabu (4/10).
Erick mengatakan, Kementerian BUMN telah mengusulkan agar bansos beras diperpanjang sampai bulan Februari 2024. Namun begitu, usulan perpanjangan bansos beras ini masih belum diputuskan karena menunggu hasil evaluasi pelaksanaan bansos tahap 2 yang saat ini sedang berjalan.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Salurkan Beras SPHP Ke Pasar Induk Cipinang Mulai Rabu (13/9)
"Jadi ini sampai November dulu di review, dan ternyata kalau oke bakal diperpanjang sampai Desember, kalau oke lagi diperpanjang Januari-Ferbruari tahun depan," kata Erick.
Erick mengatakan perpanjangan ini menjadi salah satu solusi apabila kenaikan harga beras tidak mereda sampai akhir tahun. Sebab pihaknya mengakui bahwa semester dua ini ada penurunan produksi lantaran kemarau panjang atau El-Nino.
"Ini yang saya sampaikan tadi untuk mencari solusi melibatkan semua untuk mendorong harga pangan terjaga," jelas Erick.
Diketahui, saat ini pemerintah melalui Bulog tengah menyalurkan bansos pangan beras tahap dua kepada sebanyak 21,253 juta KPM selama September - November 2023.
Baca Juga: Operasi Pasar dan Bansos Beras Akan Tekan Harga Beras Tak Naik Tinggi
Penyaluran bantuan beras ini merupakan lanjutan dari program penyaluran bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM dengan total bantuan beras mencapai 640.000 ton yang telah rampung dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Maret, April dan Juni 2023.
Besaran bantuan pangan beras tersebut sama dengan bantuan sebelumnya sebesar 10 kg per penerima yang akan digelontorkan dalam tiga tahap, sehingga setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Bantuan tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
