Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kapasitas perbankan Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur Indonesia terbatas. Bank komersil tidak bisa membiayai infrastruktur karena karakteristik pendanaannya jangka panjang, sedangkan dana yang dimilikinya jangka pendek.
Direktur Utama PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan, kapasitas pembiyaan pemerintah memang terbatas. Dengan anggaran Rp 290 triliun untuk infrastruktur tahun ini, persentasenya terhadap PDB hanya 3%.
Nilai ini jelas jauh bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur selama lima tahun ke depan yaitu sekitar Rp 5.000 triliun. Untuk menarik swasta, diakuinya, swasta hanya tertarik pada proyek yang layak ekonomi (bermanfaat untuk mendorong ekonomi) dan layak finansial (secara keuangan dapat dipertanggungjawabkan, uang investasinya kembali).
Perbankan dalam hal ini tidak bisa membiayai semua proyek layak finansial karena adanya keterbatasan dana, risiko konsentrasi dan missmatch dana. Menurut Jahja, dana perbankan yang bisa digunakan untuk pembiayaan paling tinggi hanya 5%-10% atau Rp 100 triliun.
Relatif dananya pun jangka pendek, sedangkan yang dibutuhkan adalah 15-20 tahun bahkan lebih. "Kalau kita masuk ke infrastruktur pasti ditegur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
