Reporter: Benedicta Prima | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memberi sinyal kebijakan arah suku bunga tahun ini masih hawkish alias ketat, kendati untuk likuiditas akan tetap dovish. Sikap pengetatan suku bunga masih diambil BI di tengah-tengah normalisasi kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara.
"Suku bunga hampir mencapai puncaknya tapi likuiditas kendor. Jadi hawkish atau tidak, kalau suku bunga iya," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Jumat (8/2).
Kebijakan suku bunga tersebut masih diarahkan untuk menjaga stabilitas eskternal baik nilai tukar rupiah maupun defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Apalagi, setelah mengetahui kondisi CAD pada 2018 lalu yang masih 2,98% dari PDB atau defisit senilai US$ 31,1 miliar. Dengan target tahun ini CAD di kisaran 2,5% maka BI dan Pemerintah masih harus terus bekerjasama mencapai target.
"Kalau dilihat neraca pembayaran khsusunya CAD, usaha bersama pemerintah untuk memastikan CAD terus kita lakukan agar bisa lebih turun dan terkendali. Sejauh ini kami masih memegang arah kebijakan hampir mencapai puncaknya," jelas Perry.
Kendati masih memberikan sinyal hawkish, BI menegaskan likuiditas malah sebaliknya alias dikendorkan. Perbankan sudah diberi injeksi baik melalui swap maupun term repo. Kebijakan likuiditas ini diambil oleh BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang cukup. "Secara keseluruhan kondisi di perbankan sangat cukup untuk menyalurkan kredit," jelas dia.
Perry juga menjelaskan kondisi global, bahwa beberapa bank sentral beberapa negara di dunia sudah mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter di tahun ini. Negara tersebut antara lain India, Thailand dan Filipina. Kondisi ini dipacu oleh perkiraan pasar bahwa kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) alias The Fed tidak akan seketat tahun lalu.
Sedangkan kondisi di dalam negeri, dirasa masih cukup kuat. Sepanjang 2018 inflasi rendah 3,13% serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari ekspektasi yakni 5,17%. Hanya saja pemerintah memiliki pekerjaan yang belum selesai untuk menekan CAD sesuai target.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
