kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45777,08   1,78   0.23%
  • EMAS934.000 0,32%
  • RD.SAHAM 0.24%
  • RD.CAMPURAN 0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.03%

Banjir Jakarta, Kementerian ATR akan audit pemanfaatan ruang di tiga wilayah ini


Selasa, 25 Februari 2020 / 19:00 WIB
Banjir Jakarta, Kementerian ATR akan audit pemanfaatan ruang di tiga wilayah ini
ILUSTRASI. Kendaraan mengantre untuk dapat menerobos genangan air yang membanjiri kawasan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (25/02).

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Budi Situmorang mengatakan, banjir yang melanda Jakarta karena kurangnya daerah resapan air yang sudah mulai tertutup bangunan dan drainase yang kurang berjalan optimal.

Maka itu, Budi mengatakan, pihaknya akan mengaudit pemanfaatan ruang di daerah Bogor, Depok dan daerah sekitarnya.

Baca Juga: Jadi langganan banjir, Warga Cipinang Melayu desak Anies normalisasi kali Sunter

"Sekarang ATR/BPN tahun ini lagi berkejaran degan waktu untuk mengaudit semua dari hulu sampai hilir. (Kami) Kerja sama dengan (Dinas) sumber daya air (SDA) di daerah tengah, Bogor, Depok dan sekitarnya, itu kan situ semua. Situ, danau, embung, waduk," kata Budi.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan mengidentifikasi pemanfaatan ruang di DKI Jakarta. Termasuk adanya kemungkinan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki hak dalam pemanfaatan suatu lahan.

"Pemulihan Jakarta kita identifikasi lokasi-lokasinya. Ada tempat yang mau kita bongkar. (Termasuk bangunan yang tidak punya hak) Iya, karena sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Bencana, pemerintah bisa mencabut hak kalau untuk penyelenggaraan antisipasi bencana," ujar dia.

Budi mengatakan, saat ini pihaknya akan mulai memetakan pemanfaatan ruang dan ketersediaan daerah resapan di daerah puncak Bogor. Kementerian ATR akan bertindak tegas jika terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan dan ketersediaan daerah resapan.

"Menurut informasi, dari hulu ada persoalan juga karena di puncak (Bogor) kan sudah jadi vila. Kita sudah mulai dari hulu, sudah ada rencana kita mau menanam kembali karena vila-vila di sana besar-besar. Yang kita syaratkan cuma 20% sesuai tata ruangnya. Kalau lebih dari situ kita bongkar," terang dia.

Lebih lanjut, Budi menyatakan akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menyediakan bibit tanaman yang akan ditanam di kawasan puncak Bogor.

"Lahan-lahan yang kosong mereka suruh tanam pohon-pohon. Nanti kita sediakan bibitnya kerja sama dengan KLHK," imbuh Budi.

Baca Juga: Jakarta banjir lagi, PNS boleh ambil cuti satu bulan

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×