Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Keinginan investor untuk mendapatkan insentif dalam pembangunan kilang di dalam negeri sepertinya harus tertunda. Ini lantaran Kementerian Keuangan belum bisa mengabulkan permohonan insentif itu.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo beralasan, daftar permohonan insentif pembangunan kilang yang diajukan terlalu panjang. "Kami mendukung tapi tidak mengobral," ujarnya, Jumat (14/12).
Saat ini, Kementerian Keuangan mengaku menerima pengajuan insentif dari dua investor asing yakni Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan,investor tersebut sudah mengaju insentif pajak sebelum studi kelayakan atas pembangunan kilang. "Ini tidak benar. Harusnya dia membuat feasibility study nya dulu, baru minta insentif," jelasnya.
Selain itu, dia bilang, investor tersebut mengajukan keringanan di luar yang sudah ada dalam skema tax holiday seperti keringanan pajak daerah dan kemudahan dalam permasalahan lahan. Padahal, kata Bambang keringanan-keringanan seperti ini tak bisa diberikan jika investor yang bersangkutan belum melakukan studi kelayakan proyek.
Pemerintah menekankan, sebenarnya jika dilihat analisa internasional terdapat ekses suplai kilang di pasar internasional yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Artinya, Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri tanpa membangun kilang. Tapi, "Kalau kita menginginkan ada kedaulatan energi (dengan membangun kilang sendiri), tetap akan berhati-hati," kata Bambang.
Catatan saja, Kuwait Petroleum berencana membenamkan investasinya dalam pembangunan kilang minyak di Balongan milik Pertamina. Sedangkan Saudi Aramco berencana membangun kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
