Reporter: Abdul Basith | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR membantah tudingan kejar setoran dalam pengesahan Undang Undang (UU). Menjelang berakhirnya keanggotaan DPR periode 2014-2019, DPR menyelesaikan sejumlah RUU pada Selasa (17/9) lalu.
Dua RUU disahkan dalam sidang paripurna. Antara lain adalah Rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) dan RUU Sumber Daya Air (SDA).
Baca Juga: Anggaran Rp 120,21 triliun Kementerian PUPR disetujui DPR, ini perincian alokasinya
"Sebetulnya juga tidak begitu, sudah pernah dibahas periode sebelumnya tapi tidak tuntas, baru tuntas sekarang, jadi bukan digenjot," ujar anggota Baleg Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (19/9).
Taufiqulhadi mencontohkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan RKUHP telah dilakukan sejak 4 tahun yang lalu.
Asal tahu saja, pembahasan tingkat 1 RKUHP telah selesai. Hal itu dilakukan saat rapat antara Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM.
"Akhirnya RUU tentang KUHP ini dapat diselesaikan, memang tidak ada yang sempurna tapi yakinlah segalanya yang kita perjuangkan ini adalah untuk masyarakat Indonesia," terang Ketua Panja RKUHP, Rabu (18/9).
Baca Juga: Perpaki berharap RUU Kewirausahaan dan PMDN masuk daftar yang dikebut DPR
RKUHP ini dinilai sebagai pencapaian dalam hukum di Indonesia. Pasalnya sebelumnya Indonesia menggunakan KUHP warisan dari Belanda.
"Ini merupakan suatu bentuk kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan hukum pidana warisan Belanda yang sudah berlaku selama 73 tahun," jelas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
