Baleg DPR: 95% DIM RUU Cipta Kerja telah dibahas

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

Elen mengatakaan, RUU Cipta Kerja memperhatikan UMKM dan korperasi. Telah disepakati untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam bentuk afirmatif dan dukungan serta adanya semacam kemitraan dengan badan usaha besar,

Selanjutnya, terkait pencabutan peraturan daerah (perda). Elen bilang, proses pencabutan perda tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ke depannya, untuk mengatur pengaturan, pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan sinkronisasi.

“Jadi usulan yang disampaikan pemerintah kepada DPR pada Februari lalu sudah disepakati pencabutan perda itu tetap mengikuti mekanisme di dalam putusan MK. Jadi tidak dibatalkan oleh presiden tapi mengkuti mekanisme yang ada,” ucap dia.

Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, banyaknya aturan dan regulasi saat ini membuat investasi terkendala. Ia menilai banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan harus segera disempurnakan.

“Jadi ini akan dipangkas, disederhanakan, diseleraskan sehingga ini akan membuat iklim investasi kita akan menjadi lebih baik harapannya. Kita lihat memang cukup banyak ya aturan regulasi di Indonesia pada saat ini,” kata Rosan.

Selanjutnya: BKPM: Sebanyak 143 perusahaan asing siap hinggap di tanah air

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News