Reporter: Abdul Basith | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mendorong Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi embrio coast guard Indonesia. Nantinya, Bakamla akan memegang kewenangan untuk pengamanan kawasan laut.
Oleh karena itu diperlukan penyelarasan aturan agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. "Ini masih proses regulasinya agar ada harmonisasi," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2).
Proses tersebut diharapkan dapat berjalan dengan cepat. Sehingga nantinya akan ada coast guard Indonesia yang berwenang atas pengamanan laut termasuk soal armada.
Baca Juga: Jokowi lantik Aan Kurnia jadi Kepala Bakamla
Aan Kurnia yang saat ini menjadi Kepala Bakamla menjelaskan terdapat 17 undang-undang yang tumpang tindih terkait pengamanan laut. Oleh karena itu, Bakamla akan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Standard hukum dalam pengamanan laut dinilai penting bagi Bakamla. Pasalnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bakamla berasal dari berbagai lembaga. "Ada Angkatan Laut, ada Polisi, ada Angkatan Darat, ada Angkatan Udara, ada Kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya," terang Aan.
Aan juga menegaskan bahwa alat utama sistem persenjataan (alutsista) Bakamla saat ini masih kurang. Meski begitu dia bilang akan bersinergi dengan lembaga lain untuk menjamin pengamanan di seluruh titik wilayah Indonesia.
Baca Juga: Pakar hukum: Dunia internasional heran, kapal TNI bersiaga di perairan Natuna
Sebelumnya masalah keamanan laut Indonesia menjadi sorotan. Terutama akibat masuknya kapal nelayan China ke perairan Natuna, Riau yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
