Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan keputusan hulu serta pengadaan sumberdaya mineral terutama terkait dengan Logam Tanah Jarang (LTJ) masih berada di bawah kendali kementeriannya, meskipun Presiden Prabowo telah meresmikan Badan Industri Mineral pada, Senin (25/08/2025).
"Ke depan kebijakan kami di hulunya, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara," ujar Bahlil usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut pihaknya menyambut baik keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk Badan Industri Mineral melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.
Baca Juga: Presiden Prabowo Melantik Brian Yuliarto Jadi Kepala Badan Industri Mineral
"Saya pikir apa yang dilakukan presiden sangat positif dan bagus, karena Badan Industri Mineral ini kan akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah," tambah dia.
Adapun, nahkhoda yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk Badan Industri Mineral adalah Brian Yuliarto, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Sebelumnya dalam catatan Kontan, Brian sempat mengatakan bahwa logam tanah jarang memiliki nilai yang tinggi dan jika dilakukan hilirisasi, sehingga berpotensi menambah pendapatan negara.
Baca Juga: Badan Industri Mineral Terbentuk, IMA Ungkap Potensi Pengembangan Logam Tanah Jarang
"Salah satu mineral yang banyak dan menjanjikan nilai yang sangat tinggi adalah logam tanah jarang," kata Brian di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Logam tanah jarang, kata dia, digunakan di beberapa produk penting seperti produk-produk teknologi tinggi seperti pembuatan magnet berkinerja tinggi untuk motor kendaraan listrik dan turbin angin.
Adapun, daerah dengan potensi logam tanah jarang terbanyak adalah Bangka Belitung dan pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat, Mamuju.
"Saat ini ada di Bangka Belitung, lalu di Mamuju, Sulawesi itu cukup banyak," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Pantura dan Badan Industri Mineral, Ini Kata DPR
Selanjutnya: Menteri Bahlil Ungkap Tahun Depan Beli LPG 3Kg Wajib Pakai NIK
Menarik Dibaca: Memasuki Musim Hujan, KAI Sediakan Fasilitas Pengering Payung di 43 Stasiun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News