Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dari hasil pengamatan terhadap pengalaman negara lain, kasus Covid-19 varian omicron mencapai puncaknya dalam kisaran waktu 40 hari, lebih cepat dari varian Delta.
Maka itu, puncak kasus karena omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada awal Februari mendatang. Rumah sakit swasta pun siap membantu menangani pasien Covid-19 bila ada lonjakan kasus.
Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ichsan Hanafi mengatakan, saat ini tingkat keterisian ruang isolasi di rumah sakit swasta cenderung kecil sekitar 1%. Ichsan menyebut belum terlihat adanya kenaikan kasus yang signifikan yang dirawat di rumah sakit swasta.
"Masih kecil yang dirawat mungkin 1%. Inikan beberapa tempat tidur isolasi banyak diubah karena 3 bulan relatif nol kasus. Yang tadinya 40% [alokasi] sekarang yang disediakan kurang dari 10%," kata Ichsan saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (12/1).
Jika terjadi lonjakan kasus, Ichsan menyebut, besarnya tambahan alokasi tempat tidur isolasi rumah sakit swasta akan melihat kondisi kasus nantinya.
"Konversi kalau ada lonjakan, kita akan lihat perkembangan, bisa jadi tidak sampai 30%. Karena kalau mayoritas ringan itu bisa dirawat di isolasi terpusat. Kalau rumah sakit buat yang sedang dan berat," ujarnya.
Baca Juga: Warga Jabar Terpapar Varian Omicron Bertambah Jadi 8, Semua Penularan Lokal
Kendati demikian, Ichsan menambahkan ARSSI siap jika suatu saat dibutuhkan dalam membantu menangani pasien Covid-19 ketika terjadi lonjakan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus berupaya mengendalikan pandemi Covid-19, yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus cukup signifikan. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, mayoritas kasus di DKI Jakarta datang dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menambahkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jumlah kasus aktif di Jakarta per 11 Januari naik sejumlah 354 kasus, sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 2.483 orang yang masih dirawat/isolasi.
"Perlu digarisbawahi bahwa 1.910 orang dari jumlah kasus aktif adalah pelaku perjalanan luar negeri. Sedangkan, kasus positif baru berdasarkan hasil tes PCR bertambah 537 orang," terang Dwi, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Kasus Naik Jadi 506, Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 Omicron Tak Perlu Dirawat di RS
Dari 537 kasus baru per Selasa (11/1) tersebut 435 diantaranya ialah pelaku perjalanan luar negeri. Dwi mengimbau masyarakat juga mewaspadai penularan varian omicron yang juga meningkat di Jakarta. Dari 498 orang yang terinfeksi, 82,1% atau sebanyak 409 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 89 lainnya adalah transmisi lokal.
Sementara itu, upaya 3T terus digalakan, selain vaksinasi Covid-19 yang juga masih berlangsung dengan cakupan yang lebih luas. Data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat, dilakukan tes PCR sebanyak 13.512 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.106 orang dites PCR Selasa (11/1) untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 537 positif dan 12.569 negatif.
Selain itu, dilakukan pula tes Antigen, kepada 41.754 orang, dengan hasil 46 positif dan 41.708 negatif. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.
Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu, artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 91.542 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 745.602 per sejuta penduduk," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan PPh bagi Tenaga Kesehatan Hingga 30 Juni 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
