Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Lima tahun menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana sudah faham betul kekurangan dan kelebihan institusi yang dipimpinnya. Nah, sebelum melepas jabatannya, Armida menyampaikan sejumlah kritik dan masukan terhadap keberadaan Bappenas.
Menurutnya, keberadaan Bappenas harus direposisi karena antara fungsi dan posisi dalam tata kelembagaan dalam negara sudah tidak sesuai. Saat ini, Bappenas berada di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian.
Hal itu dinilai tidak tepat, mengingat Bappenas merupakan badan yang berfungsi merencanakan pembangunan, dan itu tidak hanya menyangkut perekonomian. Tetapi juga menyangkut soal politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. "Saya mengusulkan Bappenas langsungg di bawah presiden," ujar Armida, rabu (15/10) di kantornya.
Selan mengkritik soal posisi kelembagaan, menurutnya soal nama Bappenas juga harus dirubah. Nama Bappenas dianggap tidak sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan alias sustainability development. Ia mengusulkan namanya diubah menjadi kementerian perencanaan dan reformasi pembangunan.
Penambahan kata reformasi dinilai tepat, dan mencerminkan semangat perbaikan. Namun, semua itu menurutnya hanya usulan secara pribadi dan tidak menjadi usulan resmi bappenas dalam draft dokumen reposisi kelembagaan yang disampaikan kepada tim transisi pemerintah baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
