Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
Selain itu, Walikota Bogor ini mengingatkan agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.
Ia menyebut, koordinasi itu bermasalah ketika pengambil keputusannya itu tidak jelas siapa. Disamping itu, Bima menilai pelaksanaan tugas komite harus dievaluasi setiap bulan. Bahkan jika perlu dilakukan setiap dua minggu sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Baca Juga: Begini pandangan Apeksi terkait rencana penerapan new normal
“Koordinasi itu bermasalah ketika pengambil keputusannya itu ngga jelas siapa, kadang-kadang diwakilkan oleh dirjen, diwakilkan oleh staf dan lain-lain. Jadi menurut saya ini harus efektif,” ucap Bima.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
