Reporter: Benedicta Prima | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 akan segera memasuki masa tenggat. Selama satu tahun APBN 2018 belum maksimal pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Indikator SDM yang masih belum banyak bergerak. Kalau infrastruktur dengan kemudahan berusaha dan competitiveness saya lihat ada pergerakan naik,” ungkap Ari Kuncoro Ekonom Universitas Indonesia (UI) saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (15/12).
Ari menyebut skor Program for International Student Assessement (PISA) Indonesia masih berada di bawah Vietnam. Padahal pendapatan per kapita Vietnam berada di bawah Indonesia. Tercatat skor PISA Indonesia dari hasil PISA Test 2015 meraih 403, sedangkan Vietnam meraih skor 525.
Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) pendapatan per kapita Indonesia US$ 13.180 sedangkan Vietnam US$ 7.480.
Indikator lain yang dilihat Ari adalah perolehan ranking World Talent. Indonsesia menempati ranking 45 dengan skor 51,34, lebih rendah ketimbang Thailand yang menduduki posisi 42 dengan skor 55,81. “Nah itu tidak banyak bergerak, berarti anggaran tidak sampai ke guru untuk meningkatkan gaji dan kemampuan,” ungkap Ari.
Selain itu Ari juga mengkritisi produktivitas SDM yang belum memadai. Hingga saat ini, kreasi yang dibuat anak bangsa masih berada di level perlombaan atau olimpiade.
Menurut Ari level ini perlu dinaikkan dengan kemampuan hasil ciptaannya mampu diproduksi secara massal. “Nah itu Kementerian Perindustrian adakah budget dari yang tadinya skala lab jadi produksi massal,” jelasnya.
Di luar permasalahan SDM, Ari mengapresiasi serapan APBN 2018 yang membaik. Apabila dibandingkan APBN 2017, banyak perbaikan pada tahun ini. Dia menyebut elastisitas kesempatan kerja meningkat dari 0,22 pada tahun 2009-2014, menjadi 0,53 pada 2015-2017.
Kemiskinan juga tercatat rendah yakni 9,82%. Gini rasio membaik dari 0,41 ke 0,38, menunjukan ada pengeluaran yang ditujukan ke daerah.
Sehingga apabila digunakan untuk pembangunan infrastruktur, menyebabkan kemudahan akses penduduk desa ke kota dan penduduk kota memberikan pekerjaan untuk penduduk desa. “Berarti beda dengan APBN yang lalu, sekarang ini banyak yang langsung ke program jadi ada dampaknya,” jelasnya.
Ke depan, Ari menyarankan pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM. Anggaran ini dalam bentuk program yang langsung berdampak pada masyarakat, bukan program seperti peninjauan, [erencanaan dan evaluasi program.
Dia juga berharap rincian serapan APBN dibuat lebih transparan lagi sampai pada level operasional rakyat, tak hanya disimpulkan dalam serapan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan non-K/L.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
