Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kekerasan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan dalih agama bikin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gerah. Karena itu, parlemen akan mengatur para ormas lewat undang-undang.
DPR mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas dalam rapat gabungan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. "Undang-undang itu sudah tidak bisa menyesuaikan keadaan zaman lagi," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Senin (30/8).
Rencananya, rapat ini akan dihadiri oleh Komisi II, III dan VIII DPR. Sedangkan dari pemerintah akan diwakilkan selain oleh Menkopolkam Djoko Suyanto juga Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzie, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Kekerasan dengan dalih agama memang kerap terjadi terutama saat menjelang Lebaran. Anggota Ormas tersebut melakukan sweeping dan tindak anarki terhadap tempat hiburan yang dianggap melanggar aturan selama bulan puasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
