kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Antisipasi corona, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ingatkan enam hal ini


Kamis, 05 Maret 2020 / 13:45 WIB
Antisipasi corona, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ingatkan enam hal ini
ILUSTRASI. Warga menggunakan masker untuk menutupi sebagian wajah sat melintas di kawasan MH. Thamrin, Jakarta.


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. 

"Pemerintah jangan mengesankan seolah-olah Indonesia baik-baik saja dan rakyatnya kebal virus. Kasus dua pasien positif virus corona ini, bisa diduga sebagai fenomena gunung es," kata Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat, Kamis (5/3).

Baca Juga: Taspen terus dorong peningkatan layanan digital bagi peserta

Mirah mengatakan, ada enam kewaspadaan nasional, yang menjadi perhatian Aspek Indonesia untuk dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pertama, pemerintah harus mempermudah akses bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan kesehatan dengan cara menambah jumlah rumahsakit rujukan dan menambah kelengkapan peralatan medis dan alat pelindung diri di seluruh rumahsakit yang menjadi rujukan dalam menangani pasien suspect maupun positif corona.

Termasuk dalam hal ini, Pemerintah untuk dapat menambah dan memaksimalkan sarana dan prasarana kerja seperti kamera pemindai suhu tubuh dan ruang isolasi di bandar udara dan pelabuhan, termasuk di berbagai moda transportasi publik, seperti kereta api, bis dan angkutan umum lainnya.

"Aspek Indonesia mendapat laporan dari beberapa pihak yang mengatakan minimnya pemeriksaan terhadap orang yang masuk ke Indonesia melalui bandar udara atau pelabuhan. Tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, dan penumpang hanya diminta mengisi surat pernyataan kesehatan," kata dia.

Kedua, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh dokter, perawat, tenaga medis, petugas ambulan dan pekerja di seluruh rumahsakit, puskesmas dan klinik, khususnya yang menangani pasien terinfeksi virus corona.

Ketiga, pemerintah harus menjamin penuh segala biaya pemeriksaan dan pengobatan pasien suspect maupun positif virus corona.

Keempat, pemerintah diminta untuk mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Indonesia untuk sebisa mungkin menunda bepergian ke luar negeri, termasuk ke daerah yang menjadi pusat keramaian di Indonesia. Pemerintah agar segera memberikan informasi yang transparan tentang daerah mana saja yang sudah ada pasien suspect maupun terinfeksi virus corona. Ini sangat penting agar masyarakat dapat lebih waspada.

Aspek Indonesia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang justru memberikan diskon tiket pesawat dan insentif untuk biro perjalanan ke 10 destinasi wisata pilihan. 
Dengan alasan memulihkan kembali sektor pariwisata yang terdampak virus corona, Pemerintah rencananya menggelontorkan sekitar Rp 500 miliar untuk diskon 30% kepada semua penerbangan ke 10 destinasi wisata tersebut.

"Kenapa pendekatannya selalu dari sisi investor atau pemodal? Ketika perusahaan maskapai penerbangan mengalami potensi kerugian karena dampak penurunan penumpang, Pemerintah langsung cepat mem back-up dengan menggelontorkan dana," ujar dia.

Ia meminta seharusnya pemerintah lebih fokus pada penambahan peralatan kesehatan yang diperlukan oleh rumahsakit dalam menangani pasien suspect dan terinfeksi virus corona.

Baca Juga: Australia memperpanjang larangan bepergian dari titik panas virus corona

Kelima, pemerintah diminta memulangkan tenaga kerja asing, khususnya dari China dan dari negara-negara yang terpapar virus corona. Termasuk TKA China yang mengerjakan berbagai proyek OBOR China (One Belt One Road) seperti proyek kereta cepat, proyek Meikarta dan di berbagai pabrik yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing, khususnya dari China.

Kondisi ini dapat dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk mendata ulang jumlah TKA China yang masuk ke Indonesia, karena sampai saat ini diduga ada ribuan TKA China yang lowskill dan masuk ke Indonesia secara ilegal, bekerja di Indonesia namun menggunakan visa wisata. Untuk masalah ini dibutuhkan political will dan transparansi dari pemerintah.

Keenam, Aspek Indonesia juga meminta agar para menteri dan pejabat terkait untuk memberikan pernyataan yang transparan dan memberikan solusi, serta tidak kepedean yang justru membuat blunder, kepada masyarakat agar dampak penyebaran virus corona bisa diantisipasi oleh masyarakat secara maksimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×