Reporter: Lamgiat Siringoringo |
JAKARTA. Pemerintah berencana akan menaikkan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan kualitas pertahanan dalam negeri selama lima tahun mendatang, dalam lima tahun ke depan, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menjanjikan terus meningkatkan anggaran pertahanan sampai 50%.
Hanya saja, Purnomo menegaskan, kenaikan anggaran itu akan diberlakukan perlahan-lahan dengan melihat kondisi keuangan negara. "Tahun 2010 nanti sudah ditetapkan naik. Selama lima tahun ke depan, kami harapkan bisa mencapai 50%," ujar Purnomo, akhir pekan lalu.
Kalau melihat anggaran pertahanan tahun 2010 yang mencapai Rp 40,7 triliun, berarti pada tahun 2014, anggaran sektor ini bisa mencapai Rp 61 triliun. Artinya, rata-rata per tahun akan naik sebanyak Rp 4,5 triliun.
Menurut Purnomo, penggunaan anggaran akan lebih fokus ke perbaikan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain dari pembiayaan APBN, Dephan juga tetap menggunakan fasilitas kredit ekspor yang sudah berjalan.
Saat ini, Dephan sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sektor Pertahanan. Salah satu hal penting dalam rancangan ini, Dephan akan fokus pada kesejahteraan prajurit. "Terutama, prajurit yang berada di kawasan perbatasan," ujar Purnomo.
Rencananya, Dephan akan memberi tingkat kesejahteraan prajurit di kawasan perbatasan lebih tinggi dibandingkan prajurit yang bertugas di tempat lain. "Sebab, ada risiko jiwa yang dipertaruhkan," ujar Purnomo. Untuk itu, Dephan akan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membicarakan kenaikan anggaran dan alokasinya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah pasti menaikkan anggaran alutsista. Tetapi, soal berapa jumlahnya per tahun, tergantung kebutuhan dana peremajaan dan modernisasi peralatan TNI. "Ini yang harus dikaji karena kebutuhannya sangat besar," ujar Djoko.
Ketua Komisi I DPR RI Kemal Aziz Stamboel mengatakan, kenaikan anggaran Dephan memang mendesak. Tetapi, rencana kenaikan anggaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPR. Komisi I DPR juga akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran oleh Menhan Purnomo yang dinilai tidak memiliki pengalaman luas di bidang pertahanan.
Saat ini, Komisi I sudah tak sabar ingin bertemu dengan Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral. "Kami sudah mempersiapkan agenda pertemuan dengan Menhan pada minggu kedua November ini,” ujar Kemal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
