Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mematok anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.
Mengutip Buku Nota Keungan beserta RAPBN Tahun Anggara 2023, anggaran perlinsos tersebut turun 4,7% dibandingkan outlook tahun ini yang mencapai Rp 502,6 triliun. Adapun penurunan anggaran perlinsos ini lantaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah tidak ada lagi di tahun depan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mempertanyakan alasan pemerintah menurunkan anggaran perlinsos di tahun depan.
Pasalnya di tahun depan, perekonomian global masih tidak menentu yang dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis pangan dan energi. Terlebih lagi konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang belum diketahui kapan akann berakhir.
Baca Juga: Pertebal Bansos Agar Daya Beli Tidak Keropos
"Saya mengapresiasi dengan tidak adanya pengurangan subsidi, tetapi saya melihat ada anggaran perlinsos turun 4,7%. Karena dengan diturunkannya kan artinya ini sedang ramai (kondisi perekonomian), sudah jatuh akan tertimpa tangga pula," ujar Eko dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Kementerian Keuangan, Senin (12/9).
Eko khawatir, dengan menurunkan anggaran perlinsod di situasi inflasi yang masih tinggi dan daya beli masyarakat yang tertekan, target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah sebesar 5,3% di tahun sulit untuk tercapai.
"Inflasi yang asih tinggi dan daya beli tertekan akhirnya target perekonomian yang diharapkan 5,3% tadi ujung-ujungnya tidak tercapai," tambahnya.
Untuk diketahui, sebagian besar anggaran perlinsos di tahun depan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui kementerian/lembaga (K/L) dan non K/L.
Program perlinsos melalui K/L dialokasikan antara lain melalui Kementerian Sosial sebesar Rp 74,21 triliun untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM.
Sementara melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp 46,53 triliun untuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).
Lalu ada Kemendikbudristek yang mendapat Rp 20,01 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa.
Diikuti, Kementerian Agama sebesar Rp 2,57 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.
Baca Juga: Pemda Wajib Sisihkan 2% Dana Trasfer Umum untuk Bansos
Sementara anggaran perlinsos melalui non K/L sebesar Rp 311,87 triliun yang dialokasikan untuk program pengelolaan subsidi sebesar Rp 289,3 triliun untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
