Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
Adapun besaran dana cadangan ini sedikit menyusut dari angka Rp 9,1 triliun menjadi Rp 8,7 triliun. Menurut Prima, penurunan ini dikarenakan pemerintah melihat besaran menu-menu yang bisa diberikan pada daerah berada pada jumlah tersebut.
Ketiga, adalah hibah yang terkait dengan pariwisata, tetapi saat ini pemerintah masih menunggu saat yang tepat untuk bisa meluncurkan dana tersebut. Ini dikarenakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih belum dilonggarkan semua.
"Maka nanti pada saatnya ini akan kami siapkan dalam jumlah anggaran sekitar Rp 3,3 triliun. Jadi itu adalah dukungan dari pemerintah pusat kepada Pemda," kata Prima.
Baca Juga: Kasus virus corona meningkat, Beijing menetapkan status siaga tinggi
Selain itu, alokasi anggaran yang mengalami perubahan pada postur baru ini adalah pembiayaan korporasi yang sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun, atau mengalami peningkatan Rp 9 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, peningkatan anggaran ini akan digunakan untuk program kredit modal kerja bagi korporasi sektor padat karya. Namun demikian, modalitas dari insentif tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi.
"Kurang lebih nanti itu dalam bentuk dorongan untuk kredit modal kerja. Jadi bukan dalam bentuk pemerintah menyalurkan pinjaman dari uang pemerintah, tapi mungkin akan mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM yang melalui pembayaran iuran jasa penjaminan atau asuransinya. Kurang lebih nanti skemanya demikian, tapi ini masih difinalisasi," kata Febrio.
Kemenkeu menekankan, saat ini seluruh anggaran APBN masih terus difokuskan untuk mengurangi tekanan akibat pandemi yang begitu berat di kuartal II-2020.
Pemerintah berharap, pada kuartal III-2020 nanti pemulihan atau penurunan tekanan akan mulai terjadi, sehingga masyarakat, UMKM, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonomi dan mengurangi tekanan akibat pandemi ini.
"Inilah yang kami lakukan dengan Rp 695,20 triliun penanganan Covid-19, mulai dari bidang kesehatan, hingga sektor sosial, UMKM, dan dunia usaha," tandas Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
