Reporter: Lidya Yuniartha, Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun 2021 mendatang. Anggaran ini diantaranya untuk membangun food estate di Kalimantan.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Nota Keuangan 2020 di DPR pada Jumat (14/8).
"Untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp 104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi," kata Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Food estate, kolaborasi Jokowi - Prabowo wujudkan kedaulatan RI di bidang pangan
Selain itu anggaran ketahanan pangan akan dipergunakan untuk revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas atau food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.
Pemerintah sedang mengembangkan kawasan food estate di Kalimantan Tengah. Sebagai tahap awal, akan dilakukan intensifikasi lahan di kawasan eks pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 30.000 hektare (ha).
Baca Juga: Jokowi jadikan Prabowo leading sector food estate dan sudah hitung anggarannya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pangan menjadi salah satu hal yang harus diperkuat di Indonesia. Dia pun menyebut pembangunan food estate menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan pangan dari hulu sampai hilir.
"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8).
Menurut Jokowi, food estate ini tidak lagi menggunakan cara manual tetapi memanfaatkan teknologi modern dan memanfaatkan kecanggihan digital. Bahkan, ditargetkan hasil food estate ini bukan hanya untuk memenuhi pasar domestik, tetapi menyasar pasar internasional.
Saat ini, pengembangan food estate ini tengah dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Namun, Jokowi memastikan Food Estate ini akan dikembangan di daerah lainnya.
"Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja," ujar Jokowi.
Jokowi juga menyebut, penguatan ketahanan pangan ini tak hanya menjamin kelancaran pasokan makanan ke seluruh negeri, tapi juga mengefisiensikan produksi pangan, meningkatkan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, juga meningkatkan metode korporasi petani.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pun berharap produktivitas padi di lahan tersebut bisa mencapai minimal 4 ton hingga 5 ton per hektare. Produktivitas ini didapatkan dengan menerapkan teknologi pertanian dan teknik budidaya yang tepat, yakni penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang, dan pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) serta dukungan sistem irigasi yang baik.
"Dari perhitungan yang ada, lahan tersebut setidaknya dapat menghasilkan sekitar 150.000 ton gabah kering panen (GKP), ini potensi yang cukup besar," ujar Syahrul kepada Kontan.co.id, Rabu (5/8).
Adapun, pengembangan food estate tahap awal ini berlokasi di Kapuas seluas 20.000 hektare dan di Pulang Pisau seluas 10.000 ha.
Menurut Syahrul, pengembangan food estate merupakan salah satu upaya untuk membangun ketahanan pangan khususnya memenuhi pangan 267 juta jiwa penduduk. Ditambah, peringatan dari Badan pangan Dunia (FAO) yang memprediksi kemungkinan krisis pangan dunia yang akan terjadi akibat Covid-19 . Menurutnya, ini menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Dia juga mengatakan, nantinya pengembangan produksi pangan di food estate ini akan dilakukan secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, bahkan peternakan.
"Hasil pangan dari pengembangan food estate ini diharapkan dapat berfungsi sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara sekaligus sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah negara, penyimpanan dan distribusi cadangan pangan ke seluruh Indonesia," jelas Syahrul.
Adapun, pengembangan food estate ini dilakukan dengan mengoptimalkan lahan eks PLG dan non eks PLG. Dia memastikan, lokasi food estate yang berada di kawasan eks PLG merupakan kawasan aluvial, dimana terdapat lahan potensial sebesar 165.000 hektare. Dari lahan potensial tersebut, 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
Ditargetkan, program food estate dengan total luas 165.000 ha bisa rampung pada 2022. Karena itulah, pengerjaannya dilakukan secara bertahap.
Lebih lanjut, Syahrul pun mengatakan, pengembangan food estate ini dilakukan dengan sinergi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Bahkan, pengawasan dan pembiayaannya juga turut melibatkan swasta, BUMN hingga perguruan tinggi.
Dia menjelaskan, sinergi antara berbagai pihak tersebut mulai dari hulu, sistem on farm, sistem hilir hingga distribusi pasar. Tak hanya itu, ada pula upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan korporasi petani, peningkatan kapasitas dan diversifikasi produksi pangan, serta penataan kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
