kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.692.000   8.000   0,48%
  • USD/IDR 16.360   12,00   0,07%
  • IDX 6.614   -32,21   -0,48%
  • KOMPAS100 983   -7,19   -0,73%
  • LQ45 770   -6,58   -0,85%
  • ISSI 203   -0,21   -0,10%
  • IDX30 399   -2,27   -0,57%
  • IDXHIDIV20 481   -2,24   -0,46%
  • IDX80 112   -0,69   -0,62%
  • IDXV30 117   0,23   0,20%
  • IDXQ30 132   -1,00   -0,76%

Anggaran Kementerian BUMN Terkena Pangkas Tersisa Rp 161,9 Miliar


Kamis, 13 Februari 2025 / 15:33 WIB
Anggaran Kementerian BUMN Terkena Pangkas Tersisa Rp 161,9 Miliar
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan jajaran direksi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran sebesar Rp 215 miliar yang merupakan nilai minimal dalam menjalankan Kementerian BUMN.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 115,6 miliar, dari pagu awal yang dianggarkan sebesar Rp 277,5 miliar. Sehingga sisa anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 161,9 miliar.

Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, pagu awal yang dianggarkan sebesar Rp 277,5 miliar, terdapat pemangkasan anggaran untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan program dukungan manajemen.

“Dari pagu anggaran awal Rp 277,5 miliar, di mana terdiri dari Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar program dukungan manajemen,” ujarnya dalam raker bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/2).

Baca Juga: Kena Efisiensi Anggaran Rp 184,9 Miliar, Menteri PAN-RB Ungkap Program yang Dipangkas

Erick menjelaskan, dari anggaran yang kini tersisa sebesar Rp 161,9 miliar, pihaknya mengusulkan anggaran menjadi Rp 215 miliar sebab ini merupakan nilai minimal dalam menjalankan Kementerian BUMN.

"Kemarin kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tentu belum mendapat konfirmasi 100% tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ngada, karena memang batas minimum kami buat beroperasional kurang lebih Rp 215 miliar," jelasnya.

Erick menyebutkan, usulan tersebut telah memperhitungkan sejumlah anggaran yang dipangkas, di antaranya 54% pemotongan perjalanan dinas, 50% penurunan biaya pengawasan BUMN.

"Sebetulnya (pengawasan) sangat penting, kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan," jelasnya.

Baca Juga: Genjot Investasi Hulu Migas, Menteri Bahlil Akan Pangkas 300 Regulasi Perizinan

Berikutnya, lanjut Erick, 41% anggaran untuk fasilitas IT turut diefisienkan, 90% pemangkasan untuk penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), 70% pengurangan fasilitas pimpinan, 66% penyesuaian kendaraan dinas.

"Kemarin (kendaraan dinas) kami semua menyewa, kami mencoba yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid, harganya bisa lebih murah," terangnya.

Tak sampai disitu, pemangkasan juga dilakukan pada kegiatan rapat hingga seremonial sebesar 43% dan 39% pemangkasan penggunaan gedung.

"Kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja satu sampai dua bulan ke depan," pungkasnya.

Selanjutnya: Bank Pilih SRBI, Bank Indonesia (BI) Kini Jadi Pemegang Terbesar SBN

Menarik Dibaca: Resep Mi Godog Praktis yang Mudah dan Cepat, Enak Disantap Panas-Panas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×