Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun.
Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 217,86 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program usulan nasional pemerintah terus didorong. Salah satunya penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Baca Juga: Soal Rencana Asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Kata Pengamat
Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekseutif Center of Economic and law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran MBG yang terlalu besar menimbulkan berbagai risiko.
Bhima menyebut, tata kelola MBG masih perlu perbaikan, termasuk kasus keracunan, administrasi pembayaran vendor, hingga masalah pengadaan barang jasa.
Selain itu, risiko penyalahgunaan anggaran juga tinggi. Misalnya beberapa vendor yang ternyata dipotong biaya siluman dan porsi makanan yang tidak sesuai dengan standar kualitas.
"Khawatir penambahan dana tanpa perbaikan tata kelola yang signifikan hanya membuat efektivitas MBG di lapangan rendah," ujar Bhima kepada Kontan, Rabu (21/5).
Baca Juga: Ratusan Anak Keracunan Makanan MBG, Ini Cara Pertolongan Pertama Keracunanan Makanan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat perbaikan ekonomi desa dan memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG).
Ia bilang, program MBG telah menunjukkan hasil nyata dengan penerima manfaat yang terus bertambah.
“Hari ini sudah mencapai lebih dari 3 juta penerima manfaat dan dilaporkan kepada saya mungkin bulan depan akan sampai 4 juta dan seterusnya," ujar Prabowo pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5).
Targetnya pada November 2025, sebanyak 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi tiap hari.
Baca Juga: Mendag RI & Mendag Selandia Baru, Bahas Akses Pasar UMKM hingga Rencana Kerjasama MBG
Menurutnya program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil. Akan tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
Hal tersebut dikarenakan adanya peredaran uang di desa yang meningkat hingga 4 kali sampai 5 kali lipat.
“Peningkatan 400%, 500% mungkin belum pernah terjadi di negara manapun dalam waktu-waktu belakangan ini,” kata Prabowo.
Selanjutnya: IHSG Naik 0,67% Hari Ini (21/5), Net Buy Asing Tembus Rp 993 Miliar
Menarik Dibaca: APJATI Tegaskan Pentingnya Jalur Resmi untuk Pekerja Migran di Arab Saudi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
