Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, turunnya anggaran di Kemdikbudristek berdampak pada berbagai macam program prioritas di Kemdikbudristek.
Tahun 2022, Kemdikbudristek hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 72,9 triliun. Anggaran tersebut turun dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp 81,53 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan total anggaran fungsi pendidikan tahun 2022 yang justru naik 20% menjadi Rp 541 triliun.
"Anggaran pendidikan tahun 2022 totalnya itu Rp 541 triliun tapi anggaran Kemendikbudristek turun dari 2021 Rp 81,53 triliun menjadi Rp 72,99 triliun. Ini akan berdampak pada berbagai macam program prioritas kami," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (31/8).
Dari semua pagu anggaran Kemdikbudristek tahun 2022, dilihat dari per sumber dana yang bisa diidentifikasikan untuk program-program berasal dari pagi rupiah murni nonoperasional sebesar Rp 41,7 triliun.
Baca Juga: Menteri Nadiem: Bantuan UKT mahasiswa Rp 745 miliar mulai cair bulan September
Nadiem mengungkap, jumlah tersebut yang benar-benar dapat digunakan untuk berbagai macam program peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan.
Namun dari Rp 41,77 triliun itu, sebanyak Rp 34,8 triliun diantaranya merupakan anggaran untuk program bersifat wajib atau yang terus berkelanjutan. Yakni, mayoritas program-program yang sudah berjalan dan harus dilanjutkan untuk meningkatkan akses seperti PIP, KIP, tunjangan guru, BOPTN Universitas, tunjangan profesi dan beasiswa ongoing.
"Jadi dari dari semua anggaran Kemendikbud RI tahun 2022 hanya sebesar Rp 6,06 triliun yang bisa kita gunakan untuk program-program baru yang berhubungan dengan prioritas nasional dan reformasi reformasi di semua sektor pendidikan," jelasnya.
Dilihat dari anggaran disetiap Direktorat Jenderal (Ditjen), Nadiem menjabarkan, untuk anggaran Sekretariat Jenderal terjadi defisit sekitar Rp 2,41 triliun, anggaran Inspektorat Jenderal terjadi defisit Rp 26,12 miliar.
"Kemudian di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah ada delta atau perbedaan dengan target dan kebutuhan itu sekitar Rp 3,098 triliun, cukup besar," imbuhnya.
Kemudian untuk Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan masih ada defisit Rp 301 miliar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa defisit sekitar Rp 77,91 miliar, Ditjen Kebudayaan terdapat kebutuhan sebesar Rp 441 miliar.
Pada Ditjen guru dan tenaga kependidikan ada defisit sebesar Rp1,88 triliun, Ditjen Pendidikan Tinggi juga terdapat defisit sebesar Rp 1,34 triliun dan Ditjen Pendidikan Vokasi ada defisit Rp 352 miliar.
Selanjutnya: Pekerjaan ini banyak dibutuhkan perusahaan saat pandemi menurut Mendikbud Ristek
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
