Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menjalankan reformasi perpajakan di tahun depan untuk meningkatkan penerimaan. Sehingga konsolidasi fiskal dapat berlangsung dan diharapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Oleh karenanya, pemerintah mengajukan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke parlemen yang rencananya dibahas di tahun ini.
Dalam draf perubahan UU KUP yang dihimpun KONTAN.co.id, setidaknya mencapai tujuh reformasi perpajakan baik berkaitan dengan UU KUP, UU Pengampunan Pajak, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga UU Pajak Penghasilan (PPh).
Baca Juga: Apindo sebut rencana program tax amnesty akan menjaring pengemplang pajak baru
Pertama pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) multi tarif. Kedua, menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketiga, menambah layer penghasilan kena pajak beserta tarifnya. Keempat, pengenaan pajak karbon.
Kelima, memungut pajak transaksi elektronik (PTE) atas perusahaan digila asing. Keenam, menerapkan alternatif minimum tax (AMT) untuk wajib pajak badan yang merugi.
Ketujuh, penguatan administrasi perpajakan. Misalnya, membuka peluang menghentikan penuntutan tindak pidana perpajakan dengan pembayaran sanksi administrasi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan tujuan reformasi perpajakan tersebut mempertimbangkan struktur perekonomian saat ini hingga ke depan.
Baca Juga: Kejar Penerimaan demi Tekan Defisit, Tarif Pajak Orang Super Kaya Bakal Melejit
Rencana kebijakan perpajakan itu diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara. Dus, perekonomian bisa pulih dari dampak pandemi virus corona.
“Kebijakan reformasi perpajakan pasti kita lakukan dengan analisis yang mendalam arahnya ke mana hingga dampak terhadap perekonomian dengan terukur. Dengan tetap menjaga iklim investasi, dan memperkuat sistem perpajakan,” kata Febrio saat Media Briefing dengan Media Terkait Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Fiskal 2022, Jumat (4/6).
