Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Aksi 112 atau 11 Februari 2017 yang digagas sejumlah kelompok keagamaan, mendapat perhatian besar dari pemerintah.
Kamis (9/2) sore, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Munarman, dan Bachtiar Nasir dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di rumah dinas Wiranto, Jalan Denpasar Nomor C3/9, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu, Rizieq dan beberapa ulama menjelaskan kepada Wiranto bahwa GNPF-MUI tidak jadi menggelar long march pada empat hari menjelang Pilkada serentak itu. Sejumlah ormas Islam itu mengarahkan massa mereka menggelar Shalat Subuh bersama di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan tausiah.
"Kami akan berdoa untuk negeri, lalu dilanjutkan tausiah yang menyejukkan hati," kata Ustaz Bachtiar Nasir.
Aksi unjuk rasa dari Monas ke Bundaran HI yang semula direncanakan, disebut Rizieq telah bergeser sesuai dengan inisiatif para ulama. Rizieq menimpali, pihaknya tidak ingin niat baik massa Shalat Subuh untuk mendoakan negeri dimanfaatkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang pada tanggal yang sama menggelar kampanye terakhir.
"Kami tidak mau terjebak dua pasangan calon ini," ujar dia.
Sebelum mengklarifikasi isi kegiatan 112 ini, polisi bertindak lebih dahulu dengan memutuskan pelarangan terhadap aksi jalan kaki itu. Massa diminta berkonsentrasi pada kegiatan ibadah di Istiqlal.
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyampaikan alasan pelarangan keluar dari analisa intelijen kepolisian terkait keamanan dan ketertiban umum jika jalan kaki itu tetap digelar. Iriawan meminta penggagas acara mengikuti aturan ini.
"Ada beberapa kelompok yang sudah sepakat dengan kami untuk tidak turun dan ke Istiqlal di antaranya FPI, tapi ada beberapa kelompok yang belum," kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/2).
Meski mengizinkan massa berkumpul di Istiqlal, Iriawan tetap mengingatkan agar massa mengisi kegiatannya dengan ibadah alih-alih melancarkan agenda politiknya. Ini merupakan permintaan dari Imam Besar dan pengurus Masjid Istiqlal.
Iriawan meminta tidak ada pembahasan soal ajakan memilih pemimpin muslim dalam kegiatan ini.
"Sudah disampaikan sama Imam besar enggak boleh ada kaitannya dengan politis, agama tidak boleh dicampuraduk dengan politik. Imam Besar masjid sudah menyampaikan," kata Iriawan. (Nibras Nada Nailufar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
