Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Hari Jumat lalu (2/5), Suryadharma Ali (SDA), Ketua Umum PPP mengumpulkan sejumlah pengurus partai tingkat daerah di Hotel JS Luwansa.
Dalam pertemuan itu, SDA dikabarkan menyerahkan surat untuk ditandatangani oleh pengurus DPW yang berisikan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait hal tersebut.
Menurut Lukman, pertemuan itu tidak lantas mengindikasikan dukungan pasti PPP kepada Gerindra. Kepastian koalisi hanya akan diatur melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sesuai dengan amanat Mukernas dan dukungan terhadap pencapresan.
"Itu semua kan berpulang kembali kepada kesediaan tiap wilayah. Apakah bersedia membubuhkan tanda tangan dan terikat dalam persetujuan itu. Pernyataan-pernyataan seperti itu memang tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami," ujar Lukman.
Lukman menyatakan, tanggal 10 Mei mendatang akan dilaksanakan Rapimnas, dan disitulah secara resmi akan ditentukan PPP akan mendukung siapa.
"Realitasnya, kita semua punya hak yang sama diantara pengurus harian, namun hanya terbagi soal dukungan. Ada yang menghendaki Pak Prabowo, ada yang menghendaki Pak Jokowi, ada juga yang menghendaki Pak ARB. Tetapi, ada juga yang diluar dari ketiga ini mendukung poros baru dan memunculkan sosok baru selain ketiga calon ini meskipun belum tahu siapa," jelasnya.
Hal ini dinilai wajar oleh Lukman, jika pada akhirnya masing-masing pihak akan mencoba mempengaruhi pihak lain dengan pilihannya. Salah satunya dengan membuat surat pernyataan seperti itu.
"Ada yang mengatakan ini menyalahi, ada yang bilang juga tidak, karena tetap Rapimnas menjadi forum permusyawaratan resmi. Sementara cara untuk ke sana (berkoalisi) itu bisa dengan berbagai macam cara, termasuk meminta tanda tangan seperti itu, menurut saya," imbuh Lukman.
Majelis musyawarah, diakui Lukman, memang bertugas untuk melakukan komunikasi politik. Lalu, majelis permusyawaratan harus mempertanggungjawabkannya kepada DPP, yakni pengurus harian.
Ia menampik jika perbedaan model pendekatan koalisi dan kecondongan keberpihakan para kader PPP, menunjukkan Majelis Musyawarah telah melanggar batasan wewenangnya.
"Karena memang Majelis Musyawarah bertugas membangun komunikasi dalam rangka melihat mana alternatif dan opsi partai membangun pemerintahan ke depan," ungkap Lukman.
Wakil Ketua MPR ini pun membeberkan, tanggal 6 Mei mendatang akan kembali diadakan rapat oleh Majelis Musyawarah.
Selanjutnya nanti tanggal 7 Mei akan diadakan lagi rapat pertanggungjawaban laporan kinerja Majelis Musyawarah tersebut kepada DPP dan pengurus harian. Barulah setelah rampung, tanggal 10 Mei diadakanlah Rapimnas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
