Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada program tambahan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Di samping itu, Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak ada yang berubah tahun ini, artinya diberikan setiap bulan dan diprogramkan setiap tahunnya.
Terkait pemberian bantuan tambahan bansos, Ia menyebut hal tersebut dilakukan untuk memitigasi pangan akibat dampak El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga tahun ini. Bansos tambahan tersebut juga tidak diarahkan untuk mendukung kegiatan pemilu.
Baca Juga: 4 Menteri Jokowi Kompak Tegaskan Penyaluran Bansos Tak Terkait Pemilu 2024
“Bantuan ini kaitannya dengan El Nino, kembali lagi disampaikan Ibu Mensos program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun,” tutur Airlangga menjawab pertanyaan Hakim dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4).
Untuk mengatasi fenomena El Nino, pemerintah memberikan bansos tambahan untuk mitigasi risiko pangan, yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200 ribu untuk Januari hingga Maret 2024 kepada 18,8 juta KPM, dan juga bansos beras 10 kg kepada 22 juta KPM yang diberikan dari Januari hingga Juni 2024.
Meski begitu, realisasi dua bansos tambahan tersebut belum terealisasikan sepenuhnya. Di luar pemberian bansos regular seperti kartu sembako dan PKH, pemberian bansos tambahan untuk memitigasi pangan, yang sudah disalurkan pemerintah hanya berupa bansos beras 10 kg.
Baca Juga: Di Sidang MK, Airlangga: El Nino Jadi Alasan Pemberian Bansos Tambahan Jelang Pemilu
Realisasi bansos beras 10 kg hingga kuartal I 2024 baru disalurkan 422 ribu ton atau 63,94% dari total bantuan. Sedangkan BLT mitigasi risiko pangan Rp 600 ribu untuk Januari hingga Maret 2024 yang rencananya diberikan dalam satu kali penyaluran belum direalisasikan.
Di samping itu, Airlangga juga menjelaskan mengenai penyaluran BLT yang disalurkan dalam bentuk rapel atau disalurkan sekaligus. Misalnya penyaluran PKH disalurkan 3 bulan sekaligus, kartu sembako juga dirapel 2 bulan sekali.
Alasan bansos yang dirapel tersebut untuk mengurangi biaya penyaluran. “Ada pertimbangan biaya, efisiensi biaya. Kalau satu kali biayanya kan sama biaya distribusi perbankan atau pos,” jelasnya.
Airlangga juga menegaskan, penyaluran bansos yang disalurkan setiap bulan atau yang dirapel ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun dan sebelum adanya pilpres. Sehingga pada akhir atau awal tahun penyaluran bansos reguler ditambah bansos tambahan terkesan ugal-ugalan disalurkan menjelang pemilu.
Baca Juga: Jokowi Pastikan 4 Menteri Akan Hadir di Sidang Sengketa Pilpres di MK, Besok
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait BLT El Nino yang tak kunjung direalisasikan.
Bendahara Negara tersebut menjelaskan, kendala ini dikarenakan Kemenkeu belum mendapatkan dokumen pengajuan terkait permintaan penambahan anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Airlangga Beberkan Negara Lain Gencar Beri Bansos Karena El Nino
Namun, apabila anggaran BLT El Nino 2024 tersebut resmi diajukan oleh Kemensos, maka anggaran terkait BLT tersebut akan ditambahkan oleh Kemenkeu kepada Kemensos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
