Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut bahwa kesalahan Udar Pristono saat menjadi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta bukan hanya masalah bus baru yang berkarat. Masih ada rentetan masalah yang membuatnya terancam dicopot dan digantikan Muhammad Akbar.
"Sebelum kasus bus (berkarat) ini, sudah banyak permasalahan Pristono lah. Mungkin Pak Gubernur merasa dia agak lambat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Berdasarkan data yang dimiliki Kompas.com, sepanjang tahun lalu, Pristono telah tiga kali mengalami permasalahan. Berikut tiga masalah Pristono yang sempat mencuat ke publik sepanjang 2013:
1. Permasalahan parkir liar (Mei 2013)
Merajalelanya parkir liar di bahu jalan di Jakarta menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Ketika itu, Basuki menginstruksikan Dishub bertindak tegas terhadap parkir liar tersebut. Bahkan, apabila Dishub DKI tidak berhasil menertibkan parkir liar di bahu jalan, Basuki mengancam pencopotan Pristono.
"Kita pasti akan kasih sanksi. Saya sudah bilang, kalau Pak Pristono enggak sanggup, akan diganti. Dia bilang kalau ini gagal, jangan saya saja yang diganti, kepala suku dinasnya juga diganti, dong," kata Basuki.
Dimulai pada sekitar September, Dishub melakukan terobosan dalam menertibkan parkir liar, yakni cabut pentil. Aksi tersebut dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Namun, saat ini aksi tersebut sudah jarang terdengar.
2. Pengadaan bajaj berbahan bakar gas (Juli 2013)
Ratusan sopir bajaj bermesin 2 tak (berbahan bakar bensin) melakukan unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Jakarta pada 4 Juli, untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera mencopot Pristono. Saat itu, mereka keberatan dengan rencana Pristono melarang pengoperasian bajaj jenis lama tersebut. Para sopir bajaj menuding Pristono bersama Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Syafrin Liputo telah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan pengusaha pengadaan bajaj bermesin 4 tak (berbahan bakar gas).
"Dengan ini, kami menyampaikan pernyataan sikap dan meminta segala hormat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bersikap tegas, tidak tulalit, dan tidak plintat-plintut untuk segera mencopot dan mengganti Kadishub Udar Pristono dan Kabid Angkutan Darat Dishub Syafrin Liputo," kata salah seorang pengunjuk rasa, Rahmad.
3. Surat kir bodong metromini maut (Agustus 2013)
Berawal dari peristiwa sebuah metromini T-47 (Senen-Pondok Kopi) yang menabrak tiga siswi SMP di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, akhir Juli. Seketika itu pula Pristono langsung mengeluarkan ancaman untuk membubarkan Metromini. Namun, terungkap bahwa meski memiliki kondisi yang tidak laik jalan, metromini maut tersebut dinyatakan lolos uji kir hingga Desember 2013.
Salah seorang pengusaha metromini yang juga Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengakui, pemberian uang atau "salam tempel" dalam uji kir di Jakarta sudah biasa dilakukan. Azas mengaku, ia harus membayar sekitar Rp 200.000 per unit bus untuk setiap uji kir, dari biaya asli yang hanya Rp 70.000. Menurutnya, budaya salam tempel membuktikan bahwa sistem penerbitan kir sudah rusak. Menurutnya, sistem itu memaksa para pemilik bus untuk melakukan "salam tempel".
"Mobil saya tergolong bagus, enggak dilolosin. Sementara di depannya, ada mobil yang enggak beres, bisa lolos. Mau enggak mau ya saya ikutan 'salam tempel' saja, deh," ujarnya.
Gelombang yang mendesak pencopotan Pristono pun datang dari para sopir metromini. Dalam sebuah aksi unjuk rasa di Balaikota, mereka membawa sejumlah poster dan spanduk untuk mendukung aksi unjuk rasa tersebut.
"Copot Pristono! KPK tolong periksa Pristono, kami perlu pembinaan dan bukan pembinasaan. Copot Pristono dan Syafrin Liputo karena tidak pro-rakyat kecil, yang mau membubarkan Metromini. Kami telah mencerdaskan bangsa. Telah menyubsidi anak sekolah dengan ongkos yang murah," tulis salah satu poster. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
