Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA,. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bakal menerima tantangan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Namun, lanjut Basuki, semua itu baru terlaksana jika persediaan gas di Ibu Kota tercukupi, termasuk suplai dari PGN. "Bus Transjakarta kami sudah konsisten pakai gas. Dia (PGN) saja enggak bisa mensuplai gas ke kita. Kemarin kita mau tambah 1.000 bus BBG, dia (PGN) stres," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (13/8).
Menurut Ahok, bahan bakar beberapa kendaraan operasional Pemprov DKI juga telah dialihkan ke BBG. Pada intinya, lanjut dia, Pemprov DKI memiliki komitmen menggunakan BBG pada transportasi umumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, DKI sudah sejak lama memiliki program penggunaan BBG pada mobil operasional sejak tahun 1998 lalu. Namun, karena tidak ada SPBG yang mencukupi, program itu dihentikan.
Mantan Kepala BLU Transjakarta itu mengaku, pihaknya belum berbicara sama sekali dengan PGN terkait penggunaan BBG untuk mobil operasional DKI. Apabila rencana itu terlaksana, maka hal tersebut harus diatur terlebih dahulu dengan dasar hukum peraturan gubernur (pergub).
Sementara itu, jika masyarakat ingin beralih menggunakan BBG, maka pihaknya beserta Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bakal membantu mendistribusikan converter kit atau alat konversi bahan bakar.
"Bisa saja nanti dilakukan juga oleh Dinas Energi. Tapi memang sampai sekarang, tidak ada pembicaraan sama sekali dengan PGN untuk penggunaan BBG di mobil operasional," kata Akbar.
Sekedar informasi, sebelumnya, Vice President Corporate Communication PGN Ridha Ababil mengaku telah mengusulkan penggunaan BBG pada kendaraan operasional di Pemprov DKI, termasuk mobil Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Itu sebagai contoh agar masyarakat DKI tahu kalau pemimpinnya berkomitmen menghilangkan subsidi BBM yang tiap tahunnya mencapai Rp 300 triliun. Nanti mereka bakal mengikuti jejak pemimpinnya," kata Ridha.
Apabila DKI sepakat dengan usulan itu, PGN sesumbar bakal menginvestasikan Mobile Refueling Unit (MRU) sekitar Balaikota Jakarta. Selain itu, PGN juga meminta Pemprov DKI mensosialisasikan warga untuk beralih menggunakan BBG.
Ia mengklaim, PGN telah membangun SPBG, namun tak ada warga yang mengonsumsinya. PGN sendiri menargetkan bakal membangun 10 SPBG dan 1 MRU tahun ini. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
