kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45871,42   -2,70   -0.31%
  • EMAS1.336.000 -0,07%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ahok akan ambil pejabat dari pemda lain


Senin, 30 Desember 2013 / 10:06 WIB
Ahok akan ambil pejabat dari pemda lain
ILUSTRASI. Rutin Konsumsi Kubis Bisa Menjaga Fungsi Jantung


Sumber: Warta Kota | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Rendahnya penyerapan anggaran oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta mencari cara jitu. Dia berencana mencari Kepala SKPD yang kompeten, jika perlu, diambil dari luar DKI Jakarta.

"Memang banyak kelemahan di perencanaan dan pelaksanaan. Kita bersyukur tahun depan banyak kepala dinas yang pensiun. Nantinya kita ganti-gantiin," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, akhir pekan kemarin.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, sebenarnya ada beberapa kepala dinas yang kinerjanya mengecewakan. Namun, dirinya tidak bisa mencopot atau menurunkan pangkatnya. Bahkan ada beberapa SKPD yang menyerah karena tidak bisa menyerap anggaran lebih baik lagi.

"Sekarang kan susah. Kalau dicopot penggantinya belum ada. Lalu kalau dia kerjanya tidak beres, dicopot, juga tidak bisa turun pangkat. Pasti ke eselon II juga. Jadi, dari pejabat, jadi pejabat lagi," katanya.

Selain karena penyerapan rendah, saat ini, beberapa kursi pejabat di DKI Jakarta kosong, seperti kursi kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman atau kursi Kepala Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Selain itu, beberapa kepala SKPD DKI juga sudah memasuki masa pensiun. Seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti. Namun, masa kerja Endang diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurut Ahok, sebenarnya banyak pegawai negeri sipil (PNS) DKI memiliki kemampuan bagus. Namun, pangkat dan golongannya belum bisa dijadikan kepala SKPD.

Untuk itu, lanjut Ahok, bukan tidak mungkin dirinya mengambil pejabat dengan pangkat dan golongan yang sama, dari Kementerian atau Pemerintah Daerah lain di Indonesia. Langkah tersebut, kata Ahok, adalah langkah terakhir untuk mengisi kursi pejabat DKI yang tidak kompeten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×