Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Tak afdhal sepertinya bila debat visi pasangan capres dan cawapres 2014 tanpa membedah sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan setara levelnya dengan kebutuhan primer lainnya yakni sandang, dan papan.
Terlebih, angka kekurangan pasokan rumah (backlog) masih tinggi, belum terjaminnya kepastian hukum bagi pengembang terutama mengenai tanah, masalah hunian berimbang, dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Bedah visi capres dan cawapres mengenai sektor perumahan yang digagas Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) pada Selasa (10/6) menarik untuk disimak. Masing-masing pihak, yang diwakili tim suksesnya menawarkan formulasi terbaik menyelesaikan sengkarut masalah perumahan.
Tim sukses Prabowo-Hatta yang diwakili ekonom Drajat Wibowo dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari Partai Golkar, Hari Azhar, berpendapat, soal perumahan sudah menjadi ideologi yang sama dengan sandang dan pangan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dan anggaran yang mendukungnya, untuk menyelesaikan masalah kesulitan pengadaan lahan murah sebagai modal kerja membangun rumah.
"Tidak hanya di sisi demand, tapi supply juga harus diperbaiki. Demikian halnya dengan birokrasi melalui perkuatan Kementerian Perumahan Rakyat," ujar Drajat.
Dia menambahkan, Prabowo-Hatta sudah menyusun prognosis APBN lima tahun yang dijabarkan dalam percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus keuangan, dan mendorong ke arah hunian vertikal.
Sementara visi Jokowi-Jusuf Kalla lebih memilih akan mengembalikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan rumah sederhana tapak. Tim sukses pasangan ini diwakili dua mantan Ketua Umum DPP REI , Setyo Maharso, dan Enggartiasto Lukita.
Setyo mengatakan Jokowi-Jusuf Kalla memfokuskan diri pada perombakan sistem, penanganan backlog, mengembalikan fungsi dan peran Perumnas, pengaturan kepemilikan asing, dan pembiayaan penyediaan perumahan. Salah satu langkah konkritnya adalah pengusahaan uang muka satu persen dan angsuran satu persen untuk pembiayaan rumah bagi MBR dengan harga maksimal Rp 250 juta.
"Kami ingin sistem satu pintu, satu meja. Akan kami teguhkan dan ada target waktunya. Rekan di Banyuwangi sudah memulai. Mengatasi backlog, itu masalah niat. Jokowi dan JK punya niat menyetop kekurangan rumah. Sementara mengenai masalah Perumnas, kita akan fokus mengembalikan Perumnas pada khitahnya," ujar Setyo. (Tabita Diela)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
