Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri, Ramadhani Prihatini | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kisruh pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek memasuki babak baru. Pemerintah menolak usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) guna menambal kebutuhan pendanaan proyek senilai Rp 29,9 triliun.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada (7/12) kemarin. Hasil dari pertemuan yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi baru diumumkan Jumat kemarin.
Inti keputusan rapat koordinasi itu: pendanaan LRT Jabodebek tetap menggunakan struktur lama, merujuk ke Peraturan Presiden (Perpres) No. 49/2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Teritegrasi di Wilayah Jabodebek.
Dalam struktur itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertugas sebagai penyelenggara prasarana dan sarana LRT sekaligus sebagai investor utama proyek ini. Untuk itu, KAI akan tetap menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,6 triliun, jaminan pemerintah, serta bantuan dan subsidi dalam pengoperasian LRT.
Pemerintah juga minta PT Adhi Karya Tbk untuk berinvestasi di sebagian prasarana proyek LRT. Adhi diminta menggunakan dana PMN yang diterimanya pada 2015 senilai Rp 1,4 triliun, dan pendanaan darei pihak ketiga.
Adhi Karya dan KAI akan bekerjasama dalam pemanfaatan prasarana, yang dibangun Adhi Karya, secara langsung tanpa membentuk joint venture. Saat ini, proyeksi pendapatan transit oriented development TOD tengah dikaji Pricewaterhouse Coopers (PWC).
Sekadar mengingatkan, Menteri BUMN Rini Soemarno sempat mengirim surat ke Menhub dan Menkeu. Dalam suratnya, Rini menyatakan, investasi proyek LRT naik menjadi Rp 31,8 triliun dari Rp 26,7 triliun akan membebani keuangan KAI. Dus, ia pun mengusulkan agar KAI hanya bertindak sebagai penyelenggara operasional LRT. (KONTAN, 24 November 2017)
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dengan putusan ini, KAI tetap mempunyai konsesi prasarana dan investor sarana. Menurut dia, Adhi Karya akan menjadi investor TOD dan depo yang akan disewa KAI. Jadi, "PMN bisa dioptimalkan untuk investor. Secara total investasi juga ada efisiensi," ujar dia, kemarin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, KAI bisa menggunakan PMN senilai Rp 7,6 triliun sebagai modal untuk mendapat pinjaman perbankan Rp 18,1 triliun dengan tenor 17 tahun. Dengan leverage itu, KAI memiliki dana investasi Rp 25,7 triliun.
Sisanya merupakan bagian dari investasi Adhi Karya. "Kami meminta Menhub untuk melakukan kesepakatan dengan KAI mengenai tarif dan subsidi yang diperlukan untuk LRT dalam masa pengembalian pinjaman," ujar dia.
Menko Maritim Luhut menambahkan, financial closing proyek pada 22 Desember 2017. Sedang pencairan dana talangan pembangunan dari KAI ke Adhi Karya pada 15 Januari 2018.
Harris Gunawan, Direktur Keuangan Adhi Karya bilang, keputusan ini akan memperbaiki cash flow Adhi Karya. Dari total biaya infrastruktur proyek LRT senilai Rp 22 triliun, Adhi menanggung sekitar Rp 4 triliun yang berasal dari PMN dan kredit perbankan. Sisanya sebesar Rp 18 triliun akan ditanggung KAI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
