Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menerapkan program B40 pada tahun 2025. Dengan alokasi sekitar 15,62 juta kilo liter, kebutuhan CPO untuk B40 diperkirakan mencapai sekitar 14,2 juta ton.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, roh utama mandatori biodiesel adalah menjaga harga crude palm oil (CPO) dan harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.
Gulat menjelaskan, saat peralihan B20 ke B30 pada tahun 2019 terkoneksi langsung kepada harga CPO domestik yang naik rerata Rp 1.000 per Kg sampai Rp 1.500 per Kg CPO. Harga TBS juga naik rerata Rp 300 per Kg sampai Rp 600 per Kg.
Demikian juga pada saat B30 ke B35 yang membuat harga CPO naik rerata Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per Kg. Harga TBS juga naik rerata Rp 500 sampai Rp 1.000 per Kg TBS.
Baca Juga: Skema Distribusi B40 Perlu Pengawasan Ketat untuk Menjaga Alokasi Subsidi
Namun, setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2025, harga CPO turun. Aturan tersebut mengatur tentang pengetatan ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).
“Ini terdampak ke harga TBS petani yang langsung terkoreksi turun rerata Rp 1.000 – Rp 1.250 per kilogram,” ujar Gulat dalam diskusi Hilirisasi Sawit, Sabtu (22/2).
Gulat menambahkan, dengan melimpahnya POME, HAPOR, dan minyak jelantah karena pengetatan ekspor, maka dapat dipastikan produsen FAME (biodiesel) akan lebih senang menggunakan POME/HAPOR dan UCO untuk bahan baku biodiesel sebagai subsitusi CPO.
Hal ini karena harga POME, HAPOR, dan UCO lebih murah berkisar Rp 9.000 – Rp 12.000 per Kg. Sedangkan, harga CPO per 7 Februari 2025 rata – rata Rp 13.875 per Kg.
Kejadian ini mengakibatkan serapan domestik terhadap CPO dengan program B40 tidak tercapai. Karena disubsitusi oleh PAME, HAPOR, dan UCO.
“Inilah mengapa rohnya mandatori biodiesel tersebut tidak tercapai di awal B40,” kata Gulat.
Sementara itu, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, pada tahun 2024 kuota biodiesel sebesar 13,4 juta kilo liter (KL). Dengan jumlah tersebut, dibutuhkan CPO sekitar 12,18 juta ton atau sekitar 24% dari total produksi CPO yang diperkirakan mencapai 50 juta ton.
Baca Juga: Program B40 Berjalan, Aprobi Beberkan Tantangan Harga
“B40 tahun 2025 dengan alokasi sekitar 15,62 juta kilo liter itu akan diperlukan CPO sekitar 14,2juta ton, sekitar 28% dari produksi CPO yang perkiraan 50 juta ton,” ujar Edi.
Edi mengungkap bahwa penerapan biodiesel saat ini relatif lancar baik dari sisi pasokan maupun penyaluran. Dia mencontohkan dari sisi kualitas, saat ini sudah jarang terdengar isu terkait teknis seperti mesin yang cepat rusak.
“Isu teknis filter bahan bakar, ini pas awal awal aja isunya. Setelah saat ini tidak lagi isu yang sering muncul itu,” ungkap dia.
Lebih lanjut Edi menjelaskan manfaat biodiesel. Saat penerapan B35, negara setidaknya menghemat devisa negara sebesar US$ 7,86 miliar atau sekitar Rp 124,28 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) sepanjang 2024.
Dia memproyeksikan dengan penerapan B40 penghematan sebesar Rp147,5 triliun, pengurangan emisi sebesar 41,46 juta ton CO2 ekuivalen, dan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 20,98 triliun.
“Ke depannya B50 kami masih lakukan kajian, mudah-mudahan bagaimana aspek kecukupan CPO-nya. Karena untuk B40 saja menyedot sekitar 28 persen CPO yang digunakan,” ujar Edi.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Program B40 Tahun 2025 Butuh 14,2 Juta Ton CPO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
