Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 mengenai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menuturkan, Perpres Nomor 24 tahun 2023 sejalan dengan pemekaran wilayah di Papua. Dimana 4 provinsi baru tersebut tentunya akan membangun infrastruktur di ibukota provinsi baru serta perangkat-perangkat pendukung lainnya.
Pembangunan di provinsi tersebut tentunya memerlukan dukungan dari sisi realisasi maupun anggarannya. Oleh karena itu Sarman menilai perpres tersebut dibutuhkan.
Pembangunan provinsi baru menurut Sarman juga berpotensi mengundang investor untuk masuk. Hanya saja faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan setiap investor yang ingin menanamkan modalnya.
Baca Juga: Perpres Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Terbit
"Investor ke Papua akan melihat dari sisi keamanannya. Kita tahu bahwa saat ini Papua menjadi sorotan karena KKB disana saat ini masih menjadi polemik yang belum selesai ujungnya. Tentu kalau sisi investasi pasti investor akan memikirkan dalam hal ini," kata Sarman, Rabu (26/4).
Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan isu keamanan di sana. Pasalnya jika dilihat dari sektor tambang misalnya, minat investor ke Papua kata Sarman cukup besar.
"Tentu ini sesuatu yang harus segera diselesaikan sehingga isu keamanan ini menjadi isu yang segera dihilangkan sehingga minat investor masuk ke bisa tinggi," imbuhnya.
Meski demikian, Sarman menegaskan pemerintah juga harus melakukan sosialisasi pada investor untuk tidak memukul rata kondisi seluruh wilayah di Papua. Menurutnya isu keamanan di Papua hanya terjadi di satu dua kabupaten.
"Perlu juga disosialisasikan karena Papua kan luas dan masalah isu keamanan ini kan hanya satu dua kabupaten. Jadi masih banyak daerah yang aman di Papua buat berinvestasi," jelasnya.
Baca Juga: Konsumsi Listrik di Daerah Naik Selama Lebaran 2023
Ia berharap pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para calon investor yang tertarik berinvestasi. Sehingga Papua juga bisa menjadi salah satu alternatif calon investor menanamkan modalnya selain wilayah lain di Indonesia.
"Jangan melihat rata Papua secara keseluruhan, karena KKB kan hanya di satu dua kabupaten di pegunungan, sedangkan masih ada puluhan kabupaten dan daerah lain masin aman dan jadi alternatif calon investor," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
