Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, bantuan sosial (bansos) merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR.
Dengan demikian Ari menegaskan, penyaluran bansos tidak terkait dengan proses pemilihan umum (pemilu).
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," tegas Ari kepada Kontan.co.id, Kamis (4/1).
Sebelumnya terdapat usulan dari tim pemenangan dari salah satu pasangan calon Capres-Cawapres agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu selesai. Hal tersebut lantaran adanya kekhawatiran penyaluran bansos bisa dipolitisasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi: BLT El Nino untuk Bantu Masyarakat Terdampak Kekeringan
Ari kembali menegaskan, tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat dalam hal ini keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global.
"Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok," imbuh Ari.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bansos menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain menyalurkan bansos, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi. Disamping itu pemerintah juga melakukan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.
Maka, dengan strategi tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024.
Selain itu target sasaran bansos, Ari menegaskan juga jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data by name by adress.
Baca Juga: Guyuran Bansos di Tahun Politik Mengundang Curiga
Mengenai data penerima sendiri, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi serta perbaikan sasaran program untuk menekan exclusion error. Hal tersebut untuk memastikan penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
"Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat sampai daerah, dan juga pemerintah desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," jelas Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
