kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ada pandemi Covid-19, pemerintah berkolaborasi selamatkan UMKM dan koperasi


Minggu, 01 November 2020 / 12:07 WIB
Ada pandemi Covid-19, pemerintah berkolaborasi selamatkan UMKM dan koperasi
ILUSTRASI. Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Seskemenkop UKM) Rully Indrawan menyebut, saat ini ada 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengurus UMKM. Dimana dampak pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan awal Maret semakin membuat kolaborasi K/L semakin solid dalam mengangkat UMKM yang memang sangat terdampak akibat pandemi.

"Dulu ada kesan UMKM tidak ada yang mengurus. Sekarang semua Kementerian dan Lembaga berbicara soal UMKM dan kami di Kemenkop UKM yang memiliki tugas khusus mengurus UMKM, merasa kolaborasi yang dibangun antar K/L sangatlah bagus," jelas Rully dalam siaran pers Minggu (1/11).

Berbeda dengan krisis 1998 dimana UMKM mampu survive dan menjadi andalan perekonomian saat itu, Rully menerangkan kini wabah Pandemi di 2020 membuat sekitar 90% UMKM terdampak dan 50% pelaku UMKM  mengalami kesulitan finansial.

Program ekonomi nasional yang sudah dirancang dalam rangka pemulihan perekonomian memberikan imbas bagi UMKM untuk bisa bangkit, baik melalui APBN maupun kebijakan restrukturisasi, relaksasi pinjaman, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),  restrukturisasi pinjaman dimana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) secara khusus melayani koperasi.

Baca Juga: Simak, ini pengertian dan kriteria UMKM

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada 2021 kegiatan infrastuktur dikurangi dan semua energi diarahkan dan difokuskan pada UMKM. Salah satu program yang populer disebut Rully adalah Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres PUM) dimana saat ini sudah terealisasi 76, 31% dari 12,4 juta pelaku usaha mikro.

"Kami targetkan pada Desember 2020 semua  terealisasi 100%. Dan pada 2021 akan disalurkan lagi pada 20 juta pelaku usaha mikro," jelas Rully.

Koperasi kini dijelaskan Rully, diposisikan sangat jelas yaitu sebagai agregator bagi UMKM. Pun demikian juga dengan pembiayaan dimana LPDB-KUMKM ditugasi secara khusus melayani pembiayaan pada koperasi.

"Hal ini menjadi hal penting untuk masa depan koperasi. Dan saat ini  koperasi juga diperkuat dengan  digitalisasi dan program-program dalam rangka penguatan UMKM," tambah Rully.

Ketua bidang koperasi dan UKM Paguyuban Pasundan Mustofa Jamaludin menilai, ekonomi kerakyatan yaitu UMKM dan koperasi diakui tetap berputar meski ada hambatan akibat pandemi Covid-19.

Mustofa menambahkan, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro merupakan angin segar bagi UMKM di daerah untuk bangkit lagi. Adapun, terkait hambatan seperti mobilisasi massa atau berjualan pola konvensional maka digitalisasi merupakan jawaban bagi UMKM.

"Lalu harus ada kerjasama dari hulu sampai hilir di antara pelaku UMKM karena kita tidak bisa bekerja sendiri sendiri," kata Mustofa.

Rully menandaskan dalam setahun ini banyak sekali yang dikerjakan kemenkopUKM  yang bersinergi dengan  K/L lainnya, karena UMKM menjadi sektor yang paling terpukul akibat Pandemi. "Kita digerakan oleh sebuah komitmen yang jelas dari Presiden," katanya.

Baca Juga: Kalangan bank daerah yakin laju kredit bisa makin kencang di akhir tahun

Staf Ahli Presiden bidang ekonomi Arif Budimanta mengatakan, tren pemulihan ekonomi mulai membaik meski di tengah wabah Pandemi yang belum mereda.

"Untuk ekonomi saya kira kuartal III di 2020 akan lebih baik dibanding kuartal II tahun ini. Artinya apa, kita sudah melewati fase terburuk dalam ekonomi terbukti berbagai indikator ekonomi sekarang mulai membaik," kata Arif.

Diakui Arif ada yang harus dioptimalkan dalan pembangunan ekonomi kerakyatan, yaitu optimalisasi peminjaman buat usaha mikro dan peran UMKM koperasi dalam rantai pasok global.

Selanjutnya: Sebanyak 163.164 UMKM jadi penyedia barang dan jasa pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×