kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ada Ancaman Krisis, Wakil Ketua DPR Bersama Ahli Menyusun Blue Print Ketahanan Pangan


Rabu, 31 Agustus 2022 / 21:53 WIB
Ada Ancaman Krisis, Wakil Ketua DPR Bersama Ahli Menyusun Blue Print Ketahanan Pangan
ILUSTRASI. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir ke-22 Fraksi PKB DPR dan perayaan Hari Santri Nasional 2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.


Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Krisis energi dan pangan di dunia menjadi salah satu masalah pelik yang sedang dihadapi. Beragam cara disiapkan untuk bisa menanggulangi persoalan itu.

Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mencoba menyusun rencana kerja untuk bisa kelaur dari masalah krisis pangan.

Cak Imim panggilan akrab Muhaimin ini mengumpulkan para ahli dan praktisi pangan untuk menyusun rencana kerja atau sebuah blue print untuk pemerintahan yang akan datang.

Dalam acara “Simposium Panel Ahli Pangan: Krisis Pangan dan Skenario Masa Depan Indonesia” tersebut, Muhaimin berharap setidaknya akan terjawab beberapa persoalan mengenai tantangan Indonesia dalam ancaman krisis pangan.

“Sebagai gambaran, kita harus mampu menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut ini: Mengapa Indonesia dengan lahan pertanian yang relative luas, masih belum mandiri dalam hal pangan?  Mengapa harga daging sapi kita masih mahal. Mengapa kita masih mengimpor kedelai?,” ujar Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (31/8).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Indonesia Rentan Terdampak Perubahan Iklim

Adapun pakar yang hadir dalam symposium tersebut adalah Rektor IPB Arif Satria, Pendiri Core Indonesia Hendri Saparini, Guru Besar Ekonomi Pertanian UniversitasBengkulu Andi Irawan, Thomas Darmawan dari Apindo dan Jurnalis Kompas Andreas Maryoto.

Muhaimin menuturkan, tantangan selanjutnya adalah produktivitas pertanian Indonesia yang masih belum maksimal menjaga ketahanan pangan nasional.

Angka prevalensi ketidakcukupan pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dari BPS tahun 2021 sebesar 8,49%. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski ada perbaikan pada 2018 dan 2019, tetapi ketidakcukupan pangan meningkat kembali pada 2020, akibat efek pandemi. Menurutnya, peningkatan kekurangan pangan akan sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan.

“Sejauh mana dan teknologi apa yang harus kita dopsi agar produktivitas pangan kita semakin tinggi? Sejauh mana reforma agraria sudah berjalan? Apa saja kendala kendala kunci bagi akses dan pemilikan lahan bagi petani-petani Indonesia?” ungkapnya.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Penelitian Mahasiswa Era Krisis Pangan

Lebih lanjut, Muhaimin pun menyoroti masalah efektifitas subsidi yang diberikan oleh pemerintah selama ini.  “Sudah tepatkah subsidi pangan dan pertanian selama ini? Mana yang lebih baik antara subsidi produsen atau subsidi konsumen? Sejauh mana besaran subsidi pangan kita dibandingkan negara G20 dan OECD? Apakah petani mudah memproleh pupuk dan bibit? tuturnya.

Selain itu, Muhaimin menyampaikan, dalam simposium kali ini juga diharapkan ada evaluasi terhadap kerja-kerja aparatur negara dalam menjaga ketahanan pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×