Reporter: Dea Chadiza Syafina |
JAKARTA. Badan Kehormatan DPR menerima dua nama baru anggota Dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua nama itu diserahkan oleh Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo saat memenuhi panggilan BK hari ini, Selasa (20/11).
Rudy juga menyampaikan klarifikasi kepada BK DPR atas penyebutan dua nama politikus DPR yang dikabarkan melakukan pemerasan terhadap dirinya. Rudy menegaskan bahwa M Ichlas El Qudsy dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat kasus itu.
"Yang saya laporkan ke BK itu ada dua. Satu Ibu Timo Pangerang dan M Ichlas El Qudsy tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober di DPR itu," ujar Rudy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/11).
Lebih lanjut Rudy menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyampaikan hal lain dalam pemanggilan BK kali ini. Ia menjelaskan apa yang sudah dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya. Ia pun mengakui bahwa ada upaya pemerasan terhadap Merpati.
"Ada beberapa, tapi saya inginkan lebih bersih dan profesional. Saya tidak menuduh apa-apa. Pembahasannya tentang laporan kejadian," ungkap Rudy.
Sementara itu, Ketua BK DPR M Prakosa mengatakan, dua nama baru yang diberikan ke BK ini menggantikan revisi dua nama yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. "Jadi dua nama yang di-drop (Menteri BUMN) Dahlan Iskan diganti dengan yang dua ini," kata Prakosa.
Dikatakan Prakosa, revisi dua nama itu dilakukan lantaran ada kesalahan teknis dan keteledoran dalam mengidentifikasi anggota DPR yang ikut dalam pertemuan di luar rapat dengan direksi. "Itulah keteledoran. Yang jelas itu salah lihat. Salah identifikasi karena jarang lihat," ucap Prakosa.
Sebagai catatan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyerahkan tiga kasus pemerasan yang menimpa tiga direksi BUMN. Salah satu BUMN yang sempat dimintai jatah adalah PT Merpati Nusantara Airlines. Direksi Merpati sempat menjanjikan akan memberikan success fee kepada anggota DPR terkait permohonan peningkatan dan penyertaan modal negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Priyo: Dahlan sebaiknya hati-hati
BK DPR: Belum ada bukti pemerasan
