kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45886,18   -14,64   -1.62%
  • EMAS1.338.000 0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

17 Arah pembangunan bekelanjutan ditetapkan


Senin, 31 Juli 2017 / 18:37 WIB
17 Arah pembangunan bekelanjutan ditetapkan


Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mereka ingin capai sampai dengan 2030 mendatang. Arah pembangunan tersebut tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi 4 Juli lalu tersebut, ada 17 arah pembangunan yang mereka tetapkan. Salah satunya, mengakhiri segala bentuk kemiskinan.

Kedua, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, menyeluruh dan layak untuk semua masyarakat.

Keempat, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong investasi. Bambang S. Brodjonegoro mengatakan, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut tidak mudah. Berkaitan dengan kemiskinan misalnya, pemerintah masih dihadapkan pada efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Walaupun dalam beberapa tahun ini angka kemiskinan banyak turun, tapi untuk turun lagi ke bawah 10%, pemerintah masih mengalami kesulitan. Masalah yang dihadapi antara lain ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bambang bilang, banyak bantuan sosial yang ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan yang salah sasaran. Masalah ini, sudah mulai diperbaiki pemerintah dengan memperbaiki pola penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan secara non tunai.

"Kalau upaya tersebut tuntas, saya yakin angka kemiskinan bisa turun di bawah kisaran 10%," kata Bambang, Senin (31/7).

Masalah lain, keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut ke depan pemerintah akan melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti; dunia usaha dan filantropi. "Iketerlibatan mereka akan dimasukkan dalam rencana aksi nasional," katanya.

Anita Nirody, UN Residen Coordinator untuk Indonesia mengatakan, pelibatan tersebut memang dimungkinkan. "Karena, untuk dunia saja, gap pendanaan untuk melaksanakan SDGs bisa mencapai US$ 1 triliun- US$ 2,5 triliun," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×