Reporter: Dwi Nur Oktaviani |
JAKARTA. Proses pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi pembangunan gedung DPR telah ditutup, kemarin (24/3). Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengatakan, ada 11 perusahaan kontruksi yang berminat mengerjakan pembangunan gedung baru DPR itu.
Selanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR akan mengumumkan hasil kualifikasi pada 4 April mendatang. Dari hasil kualifikasi ini, Nining mengatakan, pemenangnya akan dimumukan pada 6 April mendatang.
Sekretariat Jenderal DPR berjanji melakukan proses tender sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Pak Marzuki pun meminta kami untuk melakukan proses lelang sesuai prosedur, tidak merekayasa salah satu peserta tender, jangan mengakal-akali dan mengikuti standar yang berlaku, serta bekerja profesional,” katanya, Jumat (25/3). Asal tahu saja, Marzuki yang dimaksud adalah Ketua DPR.
Sebelas perusahaan tersebut adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya, Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Duta Graha Indah, PT Krakatau Engineering, PR Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, serta PT Tiga Mutiara.
Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR RI Sumirat menyatakan kemungkinan gedung baru DPR akan mulai dibangun pada 22 Juni mendatang. Lokasi pembangunan gedung baru DPR ini akan berada dalam satu gedung yang sama dengan Gedung Nusantara I DPR.
"Jadi lapangan bola berada di kompleks DPR tidak akan diganggu gugat. Karena ini untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bangunan kota,” tambahnya.
Anggaran diperkecil
Deputi Bidang Administrasi Iding Hadiwidjaja mengungkapkan, anggaran pembangunan gedung baru DPR tersebut mulai mengecil. Di mana pada awalnya jatah anggaran satu ruangan anggota DPR sebesar Rp 8 juta per-meter persegi dan kini menjadi Rp 7,2 juta per meter persegi. Ia pun melanjutkan, sedangkan untuk satu ruangan awalnya seluas 120 meter persegi menjadi 111,1 meter persegi.
“Penurunan anggaran ini untuk efesiensi. Ruangan itu diproyeksikan untuk komposisi satu Anggota DPR, lima staf ahli dan satu sekretaris anggota DPR,” ucap Iding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
