Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu proyek yang diharapkan menjadi daya tarik investasi di Indonesia. Pengembangan wilayah yang menjadi salah satu tujuan dari Nawacita diharapkan bisa membawa perbaikan perekonomian di daerah.
Pemerintah Indonesia membangun KEK memang menargetkan bisa menyasar investasi Rp 726 triliun hingga 2030 dengan penyerapan tenaga kerja 632.583 orang. Nah hingga tahun 2017, pemerintah telah mengklaim telah meraih investasi Rp 143.65 triliun dari sebelas KEK.
Ketua Tim Implementasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo mengatakan jumlah investasi yang masuk ke sebelas KEK tersebut tercatat sejak 2013-2017. Ia bilang ada 14 investor yang telah berkomitmen masuk dan telah tercatat di Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).
Wahyu bilang, 14 investor tersebut masih ada yang mengkaji untuk menetapkan lokasi. Beberapa investor tersebut masih menunggu untuk menetapkan lokasi dan sebagian lainnya masih dalam fase pengkajian secara teknis.
"Sebagian masih cari beberapa alternatif dan sebagian masih lakukan kajian,"kata Wahyu pada KONTAN, Jumat (16/6)
Menurut Wahyu, pemerintah masih optimistis bisa mendapatkan investasi dari investor pada sebelas KEK ini hingga akhir tahun 2017. Dia bilang di antaranya, KEK Lhoksemawe, KEK Semangke,KEK Tanjung Api-Api, pemerintah juga masih menunggu kelanjutan investasi di KEK Tanjung Lesung.
"Ini masih terus berproses, kami kira masih akan beberapa investor lagi yang akan masuk hingga akhir tahun ini," ujar Wahyu.
Ekonom dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai untuk bisa menarik investor agar lebih banyak masuk di KEK pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasarnya dengan baik. Infrastruktur penghubung dengan daerah lain, mesti ditunjang dengan baik.
Lalu, ia bilang kebijakan keringanan pajak seperti tax holiday dan tax allowance mesti diperbaiki, sehingga Indonesia bisa dilirik lebih baik. Selanjutnya, ia bilang pemerintah harus memastikan pasokan bahan baku dari daerah yang terintegrasi KEK bisa dipenuhi.
"Saya kira hal-hal tersebut yang harus dievaluasi, jika dilihat kenapa masih banyak yang ragu," ujar Bhima.
Salah satu yang tak kalah penting harus diperbaiki menurut Bhima ialah persepsi standardisasi perizinan di daerah. Pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah daerah pun harus dibenahi.
"Standardisasi persepsi Pemda dan pusat masih berbeda, setiap daerah harus disinkronkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
