Reporter: Benedicta Prima | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kembali menyoroti revisi daftar negatif investasi (DNI). Kali ini, Kadin meminta pemerintah tidak mengeluarkan moda angkutan laut luar negeri untuk penumpang dari DNI.
"Kapal kita minta tetap di 70%, karena kalau 100% swasta nasional tidak bisa lagi masuk di situ," ungkap Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin, di Hotel JS Luwensa, Senin (10/12).
Meskipun saat ini belum banyak investor swasta mau menjalankan kapal penumpang ke luar negeri karena biaya operasional yang tinggi termasuk tarif-tarif pelabuhan yang kurang memadai, tapi setidaknya, pengusaha dalam negeri mendapatkan peluang 30% untuk berinvestasi.
Carmelita menyarankan pemerintah lebih baik membuka di daerah tertentu saja dengan pelabuhan yang kecil. "Jangan pelabuhan yang besar, nanti pengusaha nasional habis," imbuhnya.
Carmelita memahami bahwa pemerintah juga mendapatkan dari negara luar untuk membuka kesempatan investasi. Namun menurutnya pemerintah harus memiliki strategi lain, jangan sampai dibuka selebar-lebarnya untuk asing. Misalnya membuka infrastruktur pelabuhan di daerah kecil.
Melihat peningkatan investasi pada industri kapal, Carmelita menyebut pertumbuhan tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 10%, didorong oleh faktor seasonal jelang akhir tahun serta pemilu sehingga investor cenderung wait and see.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
