Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menganggap pengacara Ahok tidak etis karena menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai ahli pada sidang hari ini, Selasa (14/3).
Pasalnya, Edward sebelumnya direncanakan akan dihadirkan oleh JPU tetapi tidak jadi dihadirkan dan kini dia didatangkan oleh pihak kuasa hukum Ahok.
"Pada persidangan yang lalu, kami memutuskan tidak mengajukan ahli (Edward) dengan beberapa pertimbangan bahwa kami dapat laporan dari anggota kami. Ahli mengatakan, 'Kalau jaksa tidak menghadirkan (saya), saya akan dihadirkan kuasa hukum'. Ini semacam ultimatum," kata anggota JPU, Ali Mukartono, di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang hari ini.
Menurut Ali, ucapan Edward kepada anggotanya saat itu mengesankan bahwa dia sebagai saksi ahli yang hendak dihadirkan penuntut umum secara tidak langsung telah berhubungan dengan kuasa hukum terdakwa. Karena itulah kehadiran Edward kini dianggap tidak etis.
"Ini tidak etis, dari awal dia tahu BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari penyidik, kenapa berhubungan dengan kuasa hukum?" tanya Ali.
Pihak kuasa hukum Ahok membantah mereka tidak etis. Menurut kuasa hukum Ahok, perihal pihaknya ingin menghadirkan Edward sebagai ahli hukum pidana telah dibicarakan dengan jaksa penuntut umum. Seharusnya tidak ada masalah jika Edward datang sebagai ahli pada sidang hari ini.
"Kesepakatan (soal Edward jadi saksi ahli) tanggal 28 Februari 2017, tidak ada keberatan sedikit pun (dari penuntut umum). Tiba-tiba di sini buat suatu persoalan. Menurut kami, ini itikad kurang bagus," kata perwakilan kuasa hukum Ahok.
Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto kemudian memutuskan Edward tetap bisa memberi pandangannya sebagai ahli. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa penuntut umum sudah diberi kesempatan pada persidangan sebelumnya tetapi saat itu mengatakan pihaknya tidak ada tambahan saksi.
"Majelis tetap berpedoman, apapun keterangan ahli, akan dipertimbangkan oleh majelis. Saya kira sudah tidak ada masalah lagi," kata Dwiarso. (Andri Donnal Putera)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
