Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, mayoritas jalan tol di Indonesia dibangun tanpa sertifikat tanah. Oleh karena itu, BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menuntaskan hal ini.
Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan, saat ini pihaknya terus mempercepat proses sertifikasi lahan. Salah satunya adalah sertifikasi jalan tol yang saat ini jumlahnya cukup besar yang belum tersertifikasi.
"Untuk informasi saja, tol di seluruh Indonesia itu yang bersertifikat itu baru 18%. Masih ada kurang lebih 82% yang belum disertifikat. Nah, ini kerja saya," ujar Arie di Seminar Kebijakan dan Regulasi Pembebasan Lahan Proyek Properti, Jakarta (15/3).
Menanggapi hal tersebut, Desi Arryani, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan, seluruh bangunan jalan tol merupakan milik pemerintah. Pihaknya hanya mendapatkan konsensi untuk membangun dan berinvestasi di sana.
Dirinya menyambut baik rencana Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR untuk melakukan sertifikasi lahan jalan tol. Hal ini bagian dari pengamanan aset baik pemerintah maupun BUMN agar tidak bermasalah ke depannya.
"Pemerintah dalam hal ini sesuai informasi dari Bu Arie dan PUPR akan memberi sertifikasi jalan-jalan tol. Karena jalan tol ini sertifikasinya tidak sampai 20% jadi masih ada 80% lebih yang belum," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
