Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pengoperasian jembatan timbang. Pelibatan tersebut akan mereka lakukan dalam pengelolaan gudang yang digunakan untuk menampung lebihan muatan truk.
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan kepada KONTAN pekan lalu mengatakan, swasta rencananya akan dijadikan sebagai koordinator dalam pengelolaan gudang tersebut. "Mekanismenya bagaimana, biaya sewanya berapa sedang kami pelajari," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kepolisian RI beberapa waktu lalu bersepakat untuk mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau Jembatan Timbang. Upaya tersebut salah satunya mereka lakukan untuk mengatasi kenakalan pengusaha angkutan barang yang sering mengangkut beban berlebihan.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, saat ini masih banyak pengusaha dan sopir angkutan nakal yang membawa beban melebihi batas yang diizinkan.
Untuk yang melintasi Jembatan Cisomang saja misalnya, berdasarkan data yang dimilikinya selama kurun waktu 1 -12 April kemarin jumlah truk angkutan barang melintas mencapai 6.134.
Dari jumlah tersebut, 37% diantaranya kelebihan bebannya mencapai dua kali lipat dari beban maksimal mereka. "Misal batas 45 ton, tapi ada yang melintas 85 ton," katanya.
Arie S Morwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, setelah jembatan timbang dioperasikan, truk angkutan yang memuat beban berlebih akan dipaksa menurunkan barangnya di tempat gudang yang disediakan pemerintah dan membayar sewa penitipan atas barang yang diturunkan dan dititipkan tersebut. "Jadi tidak ada denda lagi," katanya.
Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia sementara itu skeptis, pelibatan swasta dalam pengelolaan gudang di Jembatan timbang tersebut nantinya akan diminati. keraguan tersebut didasarkannya pada prospek bisnis pengelolaan yang kemungkinan besar tidak menguntungkan bagi swasta.
"Sepertinya akan kurang layak, kasihan swastanya nanti kalau truk angkutannya sudah mulai tertib dan gudang kosong," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
